Bersama rakyat Indonesia lainnya, kami ingin mengemukakan pandangan dan sejumlah harapan.

Untuk itu, kami mencatat adanya kekuatan yang bisa dibanggakan dalam tubuh bangsa kita. Pertama, sebagian rakyat, mempunyai kepercayaan yang besar terhadap demokrasi. Kedua, perbaikan yang dicapai dalam amandemen Konstitusi kita cukup mendukung pelembagaan demokrasi. Ketiga, pemilihan umum beberapa kali semenjak Reformasi, ditandai oleh perasaan bebas dan relatif tak dinodai oleh kekerasan. Keempat, para pemilih telah menunjukkan kearifan dalam menentukan pilihan mereka sehingga tak tergoda oleh fanatisme agama dan kesukuan.

Tapi masih cukup panjang daftar kelemahan. Pertama, tidak becusnya penyelenggaran pemilu khususnya dalam hal penyusunan daftar pemilih tetap. Kedua, tidak konsistennya aturan dan keputusan hukum dalam pemilu, terutama yang dipicu oleh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang penerapan suara terbanyak. Ketiga, merosotnya kehidupan politik menjadi medan jual-beli, terutama karena beaya kampanye sudah berlebihan tingginya. Keempat, merajalelanya partai-partai yang didirikan tanpa agenda yang jelas, bahkan yang hanya dimaksudkan untuk menjunjung seorang tokoh. Kelima, semua itu mengakibatkan lemahnya kehidupan kepartaian kita, yang sebenarnya diperlukan untuk menopang dan merawat demokrasi kita. Keenam, kecenderungan elite partai untuk membentuk koalisi yang buta program kebijakan, seakan-akan persoalan Republik ini hanya persoalan kepentingan mereka. Ketujuh, gerak pembentukan koalisi dalam pemerintahan yang ingin merangkul semua pihak, menyebabkan timbulnya kartel yang pada gilirannya meniadakan kemampuan mengontrol dan menuntut pertanggung-jawaban.

Di samping itu ada kelemahan yang lebih dasar, yang berakar dari ketidak-cocokan antara sistem presidensialisme dan sistem banyak-partai. Ini mengakibatkan seret dan lumpuhnya proses pengambilan keputusan dan kebijakan.

Dalam pada itu, masih mencoloknya ketimpangan sosial di tengah kemiskinan rakyat banyak, yang bisa mengurangi legitimasi demokrasi dan itu bisa dimanfaatkan oleh kekuatan yang ingin mengembalikan rezim otoriter atas nama agama dan xenophobia.

Tetapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Ke arah itu, kami mengusulkan beberapa hal.

Pertama, merancang kembali hubungan institutional ketatanegaraan kita, sehingga problem dasar yang timbul dari sistem presidensial yang bergabung dengan sistem banyak-partai itu bisa diatasi.

Kedua, memperkuat sistem kepartaian kita dan memperbaiki mutu partai-partai sebagai alat perjuangan untuk kemaslahatan rakyat.

Ketiga, membuka kesempatan bagi organisasi sosial di luar partai politik untuk bekerja merawat demokrasi dan kesejahteraan.

Keempat, menyerukan kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah yang dipilih, untuk meneguhkan komitmen kepada kebhineka-tunggal-ekaan dengan dasar Pancasila.

Kelima, menyerukan partai-partai politik untuk berhenti melayani pemimpin-pemimpin mereka dan mencurahkan perhatian terhadap program-program untuk memerangi kemiskinan.

Keenam, menganjurkan pemerintah dan DPR yang terpilih nanti untuk melaksanakan secara bersungguh-sungguh reformasi birokrasi dan memerangi korupsi.

Jakarta, 2 Mei 2009

Prof. Dr. Satjipto Rahardjo

Dr. Iur. Adnan Buyung Nasution

Jakob Oetama

Prof. Dr. Franz-Magnis Suseno

Prof. Dr. Ahmad Syafii Ma’arif

Rahman Tolleng

Prof. Sudjana Syapei

Prof. Dr. Ichlasul Amal

Prof. Dr. Siti Musda Mulia

Dr. Nono Anwar Makarim

Goenawan Mohamad

August Parengkuan

Faisal Basri

Mohammad Sobari

Rocky Gerung

Robertus Robet

Deddy Julianto

Syafei Anwar