Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang bertujuan untuk membentuk, menyebarluaskan dan mewariskan nilai-nilai seperti kemaslahatan bersama (common good), patriotism, kebebasan, keadilan dan anti korupsi. Pencapaian akan nilai-nilai diatas diharapkan akan menciptakan warga negara yang baik (the good citizenship) yang secara aktif bertanggung jawab untuk membangun dan memperkuat negara.

Setiap negara memberikan perhatian yang penting pada pendidikan kewarganegaraan. Di Amerika Serikat, pendidikan kewarganegaraan menjadi prioritas untuk mengatasi problem tingginya tingkat ketidakpedulian warga negara Amerika terhadap politik negaranya dan sekaligus mendorong setiap warganya untuk aktif berpartisipasi dalam urusan politik dan social kemasyarakatan. Barack Obama adalah contoh penting bagaimana seorang warga negara yang sejak muda aktif dalam mengurusi persoalan politik dan sosial kemasyarakatan.

Di Indonesia, pemerintah juga telah memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan kewarganegaraan. Pemerintah melakukan perubahan penting dalam kurikulum bagi pendidikan kewarganegaraan di tingkat pendidikan menengah yaitu dengan adanya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) pada tahun 2004. Dengan adanya KBK, pendidikan kewarganegaraan menjadi lebih menarik dan mendorong partisipasi siswa di kelas.

Berangkat dari refleksi pendidikan kewarganegaraan baik yang ada di negara lain maupun di Indonesia, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D) merasa perlu untuk melakukan suatu pendidikan dan pelatihan kewarganegaraan yang ditujukan secara khusus kepada para guru Kewarganegaraan dan para siswa di tingkat SMU.

Adapun bentuk pendidikan dan pelatihan itu ada tiga macam yaitu pertama, Training of Traineer (TOT) kepada para guru Pendidikan Kewarganegaraan. Kedua, Studi lapangan ke berbagai institusi negara dan civil society yang ditujukan kepada para guru dan siswa.

TOT bertujuan untuk mendorong para guru untuk meningkatkan pengetahuan teoritik (teoritik dan skill) dari para guru mengenai demokrasi dan kewarganegaraan. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dalam bentuk seminar dan workshop. Hari pertama akan berisi penyajian materi tentang defenisi, sejarah dan prinsip-prinsip the good citizenship. Hari kedua dan ketiga berupa workshop mengenai kurikulum dan metode pembelajaran.

Sementara studi lapangan ke institusi politik negara dan institusi civil society ditujukan untuk memfasilitasi para guru PKN dan sejumlah siswa terpilih untuk mengetahui secara langsung proses dan mekanisme pengambilan keputusan di institusi politik negara dan civil society.

Adapun institusi politik negara itu antara lain DPR/DPRD, MK, KPK, Komnas HAM, dll. Sedangkan organisasi civil society itu meliputi sejumlah lembaga yang bergerak langsung di bidang advokasi dan pengorganisasian rakyat seperti Kontras, ICW, dll.

Aktivitas ini merupakan bagian integral dari TOT Kewarganegaraan. Dalam studi lapangan ini, para guru dan siswa akan mengamati secara langsung bagaimana mekanisme pengambilan keputusan (debat, dialog atau voting) yang terjadi di institusi-institusi tersebut. Untuk organisasi dari civil society, para guru dan siswa SMU diharapkan akan belajar bagaimana civil society bisa melakukan advokasi dan memperanguhi politik di Indonesia.