Kontestasi politik di Indonesia menjelang 2009 pada dasarnya adalah kontestasi industrial. Semua dimulai melalui perang makna dalam industri media massa. Sejak kebanyakan elite percaya sepenuhnya bahwa iklan adalah segala-galanya, industri media dan politik berhubungan sedemikian rupa sehingga bahkan yang muncul bukan lagi politik dalam arti substantifnya, melainkan makna imaji melalui mesin industrial media massa.
Substansi apa yang bisa dikemukakan dalam potongan iklan semenit-dua menit? Tidak ada substansi apapun selain polesan konsultan, make-up dan jargon. Dalam hubungan politik-industri makna ini mesin politik adalah gerbong yang ditarik oleh lokomotif mesin industri media cetak dan elektronik. Dengan itu, diskursus politik rasional sebenarnya terpendam karena digantikan “pabrik kesan dan kata-kata”.
Apa akibatnya? Akibatnya jelas! Proses ini menandai awal dari kekacauan esensial dalam demokrasi dan kepolitikan kita. Kekacauan pertama adalah kekacauan etis. Dalam logika industri, media hampir tidak memiliki ikatan etis apapun, karena ia menyajikan siapapun tanpa memperhatikan sejarah, rekam jejak dan kemungkinan-kemungkinan politik apa di masa depan, sejauh si pemesan bisa membayar lebih mahal. Media yang sama menyiarkan hampir semua iklan dari tokoh-tokoh yang bertentangan satu sama lain, bahkan iklan-iklan dari tokoh-tokoh yang sedang/kerap bermusuhan dengan media itu sendiri. Di sinilah kita bisa menempatkan mengapa figur semacam Prabowo Subianto, Wiranto, Sutiyoso bisa menikmati pengenalan dari publik melalui polling. Televisi dan koran mentransformasi mereka, menghapus latar belakang politik Orde Barunya, mengidentifikasi (memanipulasi) kebutuhan kontemporer masyarakat kini, kemudian mengambil potongan kesan dan imaji orang-orang itu dan menampilkannya sebagai calon-calon pahlawan baru yang siap menyelamatkan Indonesia.
Kekacauan kedua adalah kekacauan diskursif. Relasi partai/tokoh dengan industri media bukanlah relasi yang hambar. Dalam praktiknya, relasi itu bersifat strategis dalam arti: pertama, merupakan relasi yang murni bisnis; yang kedua, dalam kondisi di mana banyak industrialis media, sekaligus juga adalah pemain politik/partai, maka hubungan mereka – dalam taraf tertentu – sudah bisa dipastikan akan menghasilkan hubungan antara media-publik yang asimetris. Dengan demikian, sekali lagi secara etis, iklan politik pada dasarnya adalah – dalam istilah Habermas – praktik manipulasi ketimbang praktik diskursif rasional.
Kondisi semacam ini mengembalikan kita kepada diktum ideologi dan ekonomi-politik paling klasik dari Marx, yakni “siapa yang menguasai alat produksi material akan menguasai ide”. Industrialis-industrialis media nyaris telah menjadi pemenang pertama dari kontestasi politik di Indonesia. Pertanyaan berikutnya, lantas di mana tempat orang banyak dalam konstelasi semacam ini?
Lepas dari reaksi dan kesadaran apa yang belakangan muncul, industri-politik telah memperlakukan orang banyak atau rakyat bukan lagi sebagai agen melainkan sebagai massa dan konsumen.
Di sini, kenyataan ini secara ironis membalik pandangan klasik kebanyakan intelektual di era tahun 60an mengenai peran massa selaku agen dan promotor utama pembaharuan dan pembalikan strukutur. Massa di hadapan era elektronik dan perang imaji ini bukan lain adalah – dalam istilah Baudrillard – mayoritas bisu yang bukannya menjadi agen aktif, melainkan malah berfungsi sebagai kumpulan organis yang menyerap dan mensedimenkan beragam ampas politik, sebagaimana dinyatakan Baudrillard dalam In the Shadow of the Silent Majorities (2007): “the masses aren’t the Social. They absorb all the social energy, but no longer refract it. They absorb every sign and every meaning, but no longer reflect them. They never participate” (Baudrillard 2007: 67).
Jadi massa bukan lagi rujukan, mereka tidak mengekspresikan diri, mereka hanya sebagai obyek untuk survei. Mereka bukan lagi bagian dari suatu representasi (politik) mereka hanya bagian dari suatu simulasi politik. Massa sudah menjadi kuburan bagi yang politis dan “yang sosial”. Singkatnya, reproduksi dan politik-ekonomi media-politik sudah menghancurkan basis paling primordial dari politik itu sendiri, yakni publik yang rasional dan otonom.
Persoalannya, bagaimana soal ini mesti diatasi? Di luar eksotisme Barack Obama, dari pemilu AS terdapat banyak pelajaran kecil lain yang sangat berguna untuk menjawab persoalan itu. Salah satunya adalah ketika media massa mengungkap penggunaan belanja kampanye Cawapres Sarah Palin. Disebutkan, Palin membelanjakan ratusan ribu US dollar untuk busana. Menariknya, laporan itu secara rinci bahkan menyebutkan jenis, bahkan merek pakaian dalam apa, dan di toko-toko apa barang itu dibeli. Laporan lain menyebutkan perolehan dana kampanye dan biaya iklan kampanye Obama yang luar biasa. Berkaitan dengan itu, muncul pertanyaan etis dari publik AS mengenai apa batas-batas etis penggunaan dana publik itu.
Dari situ ada tiga hal yang bisa dipelajari: pertama, bahwa semua dana yang mengalir dalam proses politik harus memiliki asal-usul yang jelas dan bisa dirujuk sumber-sumbernya serta ke mana alirannya; kedua, penggunaannya selalu terbuka dan harus dipertanggungjawabkan secara publik; ketiga, tersedia hukum yang jelas dan tegas untuk menyelidiki dan menghukum segala bentuk skandal keuangan menyangkut hubungan politisi dan industri (ingat skandal penasehat Bush, Karl Rove); keempat, adanya pembatasan belanja iklan politik atau kalau mungkin dihapuskan dan dilarang sama sekali.
Dengan mekanisme-mekanisme itu diharapkan politik akan dikembalikan kepada cara dan mekanisme otentisnya, yakni: deliberatif, rasional, humanistis, dan publik diakui sebagai publik, bukan lagi sekedar massa yang bisu.