Tindak kekerasan aparat rezim junta militer Burma terhadap aksi damai yang dimotori para biksu beberapa waktu lalu mengakibatkan jatuhnya puluhan korban jiwa dan ratusan luka-luka. Hal ini mengundang reaksi keras dari dunia internasional, dan disidangkan secara khusus oleh Dewan HAM PBB yang menghasilkan kecaman keras lewat resolusi Dewan HAM PBB. Sekjen PBB kemudian mengirim Ibrahim Gambari sebagai utusan khusus Sekjen PBB untuk melakukan penyelidikan, dan bertemu pemimpin rezim junta militer Jenderal Senior Tan Shwee dan juga tokoh pro-demokrasi Daw Aung San Suu Kyi. Hasil yang akan dilaporkan Gambari yang akan menentukan sikap Dewan Keamanan PBB nantinya.
Setelah sempat memunculkan harapan perubahan, protes damai para biksu di Burma akhirnya ditumpas dan surut. Untuk kesekian kalinya gerakan demokrasi di Burma tertunda. Kecaman setengah hati sejumlah negara barat dan kesibukan diplomatis yang sempat dimunculkannya perlahan-lahan mereda. Mengapa gerakan demokrasi masih terus gagal di Burma?
“Junta” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “Komite” atau “Dewan Pimpinan”. Junta selalu mengacu kepada kepemimpinan bersama dari beberapa orang (biasanya mewakili satu institusi tertentu). Dalam sejarah politik, pembentukan kepemimpinan politik dengan bentuk junta pertama kali dibentuk di Chili, 18 September 1810, yang dikenal dengan Government Junta of the Kingdom of Chile. Pemerintahan junta ini dibentuk untuk memerintah Chili sebagai koloni Spanyol karena adanya kekosongan kekuasaan akibat dipenjarakannya Raja Ferdinand VII oleh Napoleon Bonaparte. Mateo de Toro y Zambrano, yang merupakan Royal Governor mewakili kekuasaan kerajaan Spanyol di Chili, didesak untuk melakukan kompromi dengan para elit politik untuk membentuk satu pemerintahan baru yang berdiri sendiri dari Kerajaan. Hasil akhir dari kompromi ini adalah pembentukan Pemerintahan Junta yang pertama.
Krisis yang terjadi di Burma menempatkan ASEAN, dalam hal ini khususnya Indonesia, pada posisi sulit: mengutuk atau diam seperti tak pernah terjadi sesuatu apapun. Mengapa bisa ada posisi ini? Posisi diam bisa diambil jika mengacu pada piagam ASEAN mengenai prinsip sovereignty (kedaulatan) dan non-interference atau neutrality (netralitas). Prinsip sovereignty merujuk pada penghormatan atas kedaulatan masing-masing negara anggota, sehingga apapun yang terjadi setiap negara anggota tidak dibolehkan ikut campur tangan, termasuk jika ada tekanan dari luar ASEAN. Posisi mengutuk bisa diambil jika merujuk pada prinsip dan nilai-nilai demokrasi dan HAM.
“Burma under SLORC is not going to be any credit to ASEAN” — Aung San Suu Kyi. Dalam kunjungan ke sejumlah negara ASEAN termasuk Indonesia, utusan khusus PBB Ibrahim Gambari meminta negara-negara ASEAN untuk terlibat lebih aktif dalam menyelesaikan kekerasan dan kemelut politik di Burma. Gambari meyakini bahwa ASEAN sebagai organisasi regional bisa membantu penyelesaian kekerasan politik di Burma.
Rezim diktator mana saja acapkali hidup dalam khayalan-khayalannya sendiri. Namun di Burma, khayalan itu telah dilambungkan sampai ke tingkat di mana korelasinya dengan realitas dan akal sehat benar-benar tak terjembatani. Bulan Februari 2006, Menteri Perencanaan Nasional dan Pembangunan Ekonomi Burma melansir data pertumbuhan ekonomi Burma sebesar 12 persen tahun 2004 dan 12,2 persen tahun 2005. Sungguh luar biasa! Bila ini benar, berarti Burma lah negara dengan pertumbuhan ekonomi terpesat sedunia dalam dua tahun itu, mengalahkan negara-negara maju manapun serta mematahkan logika dan seluruh bangunan teori ekonomi.