“Junta” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “Komite” atau “Dewan Pimpinan”. Junta selalu mengacu kepada kepemimpinan bersama dari beberapa orang (biasanya mewakili satu institusi tertentu).
Dalam sejarah politik, pembentukan kepemimpinan politik dengan bentuk junta pertama kali dibentuk di Chili, 18 September 1810, yang dikenal dengan Government Junta of the Kingdom of Chile. Pemerintahan junta ini dibentuk untuk memerintah Chili sebagai koloni Spanyol karena adanya kekosongan kekuasaan akibat dipenjarakannya Raja Ferdinand VII oleh Napoleon Bonaparte. Mateo de Toro y Zambrano, yang merupakan Royal Governor mewakili kekuasaan kerajaan Spanyol di Chili, didesak untuk melakukan kompromi dengan para elit politik untuk membentuk satu pemerintahan baru yang berdiri sendiri dari Kerajaan. Hasil akhir dari kompromi ini adalah pembentukan Pemerintahan Junta yang pertama.
Junta militer lahir ketika pengambilalihan kekuasaan (coup d’etat) kerap terjadi di Amerika Latin pada abad berikutnya, di mana ketika hal ini dilakukan oleh militer, biasanya sistem pemerintahan junta militer hampir pasti dibentuk. Beberapa negara Amerika Latin yang pernah menerapkan junta militer adalah Brazil (1969), Chili (1924 & 1973), Argentina (1976-1983). Pemerintahan junta militer selalui ditandai dengan penggunaan kekerasan pada wilayah politik. Chili pada masa junta militer pimpinan Jendral Pinochet dan Argentina pada pada masa Jendral Galtieri merupakan contoh untuk penggunaan kekerasan yang luar biasa. Pada masa inilah puluhan ribu orang dihilangkan secara paksa (involuntary disappearance), dibunuh, dan dipenjarakan secara sewenang-wenang. Kekerasan dilakukan dengan tujuan untuk membersihkan lawan politik, membungkan kritisisme dan inisiatif politik, yang pada akhirnya adalah untuk melindungi kekuasaan.
Kekacauan politik, sosial dan ekonomi sering menjadi latar belakang kudeta militer. Atas dasar kekacauan/krisis tersebut negara diperlakukan dalam “situasi pengecualian” (state of exception). Di mana konstitusi dapat dibekukan sebagian atau seluruhnya. Dengan sendirinya lembaga-lembaga politik demokratis tidak dapat bekerja. Semua berjalan dalam logika krisis atau situasi darurat (Lihat: Giorgio Agamben, State of Exception, 2005, hlm. 2-6,) Pembekuan konstitusi dan lembaga-lembaga demokratis dimaksudkan untuk memudahkan negara dalam mengatasi krisis dan memaksa semua untuk kembali ke situasi “normal”. Demi normalisasi keadaan ini, pemberangusan setiap oposisi menjadi sah. Karena militer yang menguasai dan monopoli alat pemaksa (senjata) maka ia menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki keleluasaan untuk bergerak. Maka tidak heran jika militer menjadi pihak yang merasa paling “nyaman” dalam situasi state of exception.
Pengalaman junta militer di manapun, selalu memanfaatkan dan terus mereproduksi state of exception. Dengan berbagai cara masyarakat dipaksa untuk menerima hidup dalam situasi darurat. Hanya dengan demikian kehadiran militer dalam kehidupan politik dapat diterima. Sementara itu penataan ulang lembaga-lembaga politik, agar sesuai dengan situasi darurat, dapat berarti pembekuan demokrasi dan pelarangan segala bentuk oposisi dengan kekerasan jika diperlukan. State of exception di tangan junta militer akan menjadi tragedi bagi kebebasan dan demokrasi karena alih-alih menormalkan situasi, junta militer lebih suka mengekalkan keadaan darurat selama mungkin. Keadaan darurat sepertinya menjadi tujuan pemerintahan demi mempertahankan kediktatoran.
Sampai di sini bisa disimpulkan bahwa junta yang pada awalnya merupakan bentuk pemerintahan yang berusaha mengakomodir berbagai kepentingan dalam satu pemerintahan bersama (Chili, 1801), di tangan militer menjadi satu konspirasi kediktatoran.
Lebih Jauh tentang Junta Militer Burma
Militer Burma lahir dari hasil gerakan pembebasan nasional atas penjajahan Inggris. Burma Independence Army (BIA) pimpinan Jendral Aung San (ayah Aung San Suu Kyi) adalah cikal bakal militer Burma. Berapapun besarnya kontribusi BIA dalam kemerdekaan Burma telah memadai bagi pembentukan gagasan bahwa tentara lah yang membebaskan Burma dari penjajahan (ICG, Asia Report No. 28, 7 Desember 2007).
Pasca perang dunia ke II, Burma menjadi negara merdeka yang penuh dengan konflik etnis yang diperparah dengan keterlibatan paramiliter bersenjata. Pengalaman melawan Inggris dan Jepang, juga ancaman dari Cina dan Amerika setelah para pendukung Kuomintang lari ke perbatasan Burma, membuat militer sangat berhati-hati terhadap dunia luar (A&S Perspective, Summer 2002). Pemberontakan bersenjata telah menjadikan militer Burma tumbuh menjadi kekuatan yang memainkan peranan penting. Sedangkan pengalaman perjuangan kemerdekaan dan berhadapan dengan ancaman dari luar telah membangun ideologi nasionalis-etnosentris (ICG, Asia Report, 2007).
Persoalan politik yang tak kunjung selesai dimanfaatkan oleh Jenderal Ne Win, panglima angkatan bersenjata pada saat itu, mengambil alih kekuasaan pada tahun 1958-1960. Pada tahun 1962 Jenderal Ne Win kembali melakukan kudeta dan menerapkan kediktatoran militer. Ne Win menutup Burma dari dunia luar dan menerapkan sosialisme ala Burma yang beranggapan bahwa Burma hanya dapat membangun dirinya apabila bersandarkan hanya pada kekuatan sendiri. Keikutsertaan negara asing dalam kehidupan ekonomi dan politik hanya akan mengganggu proses pembangunan sosialisme.
Perlawanan terhadap kediktatoran militer terus berlangsung dan meluas. Puncak perlawanan terhadap Ne Win terjadi pada tahun 1988. Di tahun ini, tepatnya tanggal 8 Agustus (8888) pecah demonstrasi besar-besaran yang melibatkan mahasiswa, pelajar, biksu, bahkan sebagian birokrasi baik sipil dan militer ikut melakukan perlawanan. Isu yang dibawa oleh gerakan ini adalah demokrasi. Perlawanan ini berakhir setelah tentara pemerintah (Tatmadaw) bertindak keras dan membunuh kurang lebih 3.000 orang. Peristiwa ini memberikan pengaruh kepada pemerintahan. Ne Win mengundurkan diri, dan digantikan oleh beberapa perwira angkatan bersenjata untuk memerintah bersama. Junta militer pun terbentuk di Burma dan menyebut dirinya sebagai SLORC.
Berbeda dengan Ne Win, junta militer (SLORC) mulai membuka diri kepada dunia luar untuk kepentingan ekonomi dan militer. Pada masa inilah militer Burma melakukan modernisasi dan penambahan pasukan berlipat kali. Militer Burma tumbuh menjadi kekuatan terbesar kedua di Asia Tenggara setelah Vietnam. Bertambahnya kekuatan militer juga berarti bertambahnya kemampuan untuk melakukan represi terhadap setiap oposisi (ICG, Asia Briefing, 27 September 2002).
Pada 1990 SLORC melaksanakan pemilu dan dimenangkan mutlak oleh National League of Democracy yang ikut didirikan oleh Aung San Suu Kyi. Namun parlemen bentukan pemilu tidak pernah melakukan fungsinya karena militer melarang dan segera membekukan parlemen. Suu Kyi pun ditangkap dan ditahan. Junta kembali memerintah tanpa memedulikan proses demokrasi yang telah dilaksanakan. Berbagai upaya untuk melakukan perubahan politik berakhir dengan penangkapan, penahanan dan pembunuhan. Bahkan SLORC juga membentuk organisasi-organisasi massa seperti Union Solidarity Development Association (USDA) untuk mendukung program-program pemerintah sekaligus melawan kekuatan oposisi dengan berbagai cara, termasuk teror.
Pada 1997 SLORC diubah menjadi SPDC. Dalam konteks demokrasi dan hak asasi manusia, tidak ada pengaruh yang signifikan dari perubahan nama ini. Terbukti ketika terjadi demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para biksu akhir-akhir ini dan kemudian mendapat dukungan dari kekuatan demokrasi lainnya, peristiwa 1988 nyaris terulang. Tentara menembaki secara langsung para demonstran yang mengakibatkan banyaknya korban tewas.
Seperti kediktatoran militer di negara lain, militer Burma juga mengambil kekuasaan atas dasar krisis dan reproduksi krisis untuk mempertahankan kekuasaan. Demi mempertahankan dan membangun sosialime Burma, Ne Win menutup Burma dari dunia luar dan memerangi berbagai bentuk oposisi dengan kekerasan. Demikian pula dengan junta militer, penggunaan nama SPDC seperti ingin menegaskan bahwa hukum, ketertiban dan perdamaian sedang guncang. Negara selalu dalam keadaan darurat.