Setelah sempat memunculkan harapan perubahan, protes damai para biksu di Burma akhirnya ditumpas dan surut. Untuk kesekian kalinya gerakan demokrasi di Burma tertunda. Kecaman setengah hati sejumlah negara barat dan kesibukan diplomatis yang sempat dimunculkannya perlahan-lahan mereda. Mengapa gerakan demokrasi masih terus gagal di Burma?
Sebelum ini, pada tahun 1988 dunia juga sempat mengira akan terjadi perubahan di Burma. Jutaan rakyat bergerak turun ke jalan meminta Jenderal Ne Win yang dulu naik dengan kudeta militer, mundur dan mengakhiri era kediktatoran militer. Namun demikian dunia terperangah ketika pada akhirnya, demonstrasi itu ditumpas keras dan ribuan orang menjadi korban.
Setelah penumpasan tahun 1988, junta militer makin kuat. Kekuasaan uang dan senjata berada sepenuhnya di tangan mereka. Mereka mendapat dukungan dari mancanegara terutama Cina serta negara-negara ASEAN. Indonesia di era Orde Baru memberikan fasilitas pendidikan militer bagi perwira-perwira rezim junta, sementara Bank Singapore menikmati dan memfasilitasi dana simpanan para Jenderal. Selain itu perusahaan-perusahaan Barat seperti AMOCO, UNOCAL (sekarang diakuisisi Chevron), BHP, dan SHELL beroperasi dengan menikmati kemudahan kompensasi dari rezim junta. Sebagian kalangan mensinyalir, junta militer Burma juga terlibat dalam perdagangan opium untuk membiayai operasi-operasi teritorial mereka.
Sebenarnya setelah pembantaian tahun 1988, melalui Pemilu parlemen tahun 1990 harapan demokrasi sebenarnya sempat mekar lagi di Burma. National League of Democracy (NLD), partai di mana Suu Kyi menjabat sebagai Sekjen, memenangkan 392 kursi dari 492 kursi parlemen. Namun demikian junta militer (waktu itu masih menggunakan nama SLORC, belum SPDC) menganulir secara sepihak dan membatalkan hasil pemiliu. NLD kemudian direpresi, banyak pimpinannya kemudian ditahan. Suu Kyi sendiri setelah sempat selamat, masuk kembali ke Burma untuk kemudian di tahan dalam penyergapan di perjalanan mengunjungi pendukungnya tahun 1996. Pada masa itu, kecaman dari negara-negara Barat juga tidak kurang derasnya ke rezim junta, namun rezim junta bergeming dan dengan segera kritik juga senyap. Setidaknya hingga sepuluh tahun hingga tahun 2007 ini, protes yang relatif kuat muncul lagi di Burma, meski kemudian tetap gagal lagi.
Sebelum menjadi SPDC, junta militer Burma membentuk semacam rezim yang bernama SLORC. SLORC dibentuk dengan ide yang dipelajari dari pemerintahan Orde Baru terutama dari era Kopkamtib (Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban).
Perubahan SLORC ke SPDC sedikit banyak dipicu oleh perubahan dan pergolakan politik pasca 1988. Salah satu akibat dari pergolakan itu adalah melemahnya kekuasaan Jenderal Ne Win di dalam rezim junta. Pada masa itu, di bawah Ne Win terdapat segitiga jenderal yang saling bersaing untuk mengganti Ne Win, yakni Than Swe, Khin Nyut, dan Maung Aye. Semula Ne Win menghendaki Khin Nyut sebagai penerus kekuasaannya, namun demikian rencana ini gagal. Pada tahun 2002 tentara menangkap anak perempuan Ne Win (Sandar) dan menghukum mati menantu lelakinya atas tuduhan kudeta. Tak lama setelah itu, New Win meninggal secara kontroversial. Khin Nyut yang kehilangan mentor, setelah melalui liku-liku pergolakan internal militer malah ditangkap oleh intelijen militer yang diperintah oleh Maung Aye atas provokasi Than Swe. Setelah itu, Khin Nyut hilang dari percaturan politik militer Burma dan Ne Win digantikan oleh Than Swe.
Setelah Khin Nyunt hilang dari peredaran, persaingan bersandar pada Maung Aye dan Than Swe. Keduanya menjabat sebagai Jenderal Senior dalam rezim. (Jenderal Senior setingkat dengan pangkat Jenderal Bintang Lima).
Persaingan yang paling tajam terjadi dalam penempatan pengikut-pengikut loyal kedua jenderal dalam tubuh militer dan pemerintahan. Dalam keadaan normal rotasi para jenderal berlangsung setiap 3 atau 4 tahun sekali yakni dalam forum Regional Commanders Meeting. Dalam keadaan normal Komando Divisi dipromosikan menjadi Komando Regional, dan bagi mereka yang tidak masuk Regional Komando akan dilempar ke Kabinet atau Sub Kabinet. Setelah hilangnya Khin Nyunt, terjadi perubahan dalam kabinet dan struktur Komando Regional, yang hingga saat ini masih belum terkonsolidir di tangan Than Swe. Sampai di sini, peluang untuk mengganggu Junta masih terbuka.
Di titik ini, gerakan para biksu belakangan ini sebenarnya memiliki potensi baru dalam perubahan Burma yakni menguatnya faktor krisis ekonomi yang bisa dipakai untuk menggerus legitimasi rezim junta terus-menerus secara simultan. Negara-negara Barat berharap bahwa tekanan biksu akan memprovokasi gerakan yang lebih besar dari dalam dan memporak-porandakan legitimasi kekuatan rezim junta serta mengubah posisi Cina terhadap rezim junta. Baru dari situ tekanan internasional yang lebih kuat akan dipakai. Barat bermaksud menunggu “di ujung” jalan demokrasi. Sayangnya, belum sampai “di ujung”, protes itu keburu pupus di tangan aparat junta.
Rezim junta dalam beberapa hal prinsipil sebenarnya mirip dengan era kepemimpinan Soeharto. Di dalam pemerintahan junta militer, struktur utama dan organisasi pengendali seluruh kehidupan masyarakat adalah militer. Dengan demikian turun-naik dinamika politik Burma betul-betul sangat ditentukan oleh gejolak dan dinamika di dalam tubuh militer. Bedanya dengan Orde Baru adalah bahwa rezim junta tidak memiliki ketergantungan yang demikian hebat dengan komunitas internasional dan lembaga-lembaga keuangan dunia. Karena itu di Burma tidak pernah ada krisis legitimasi akibat krisis ekonomi dan kredibilitas internasional. Dengan demikian rezim junta boleh dibilang adalah state qua state. Tidak ada otonomi relatif di dalamnya sebagaimana di negara-negara pasca kolonial sejenis Indonesia atau Amerika Latin. Dengan ini, rezim junta bisa terus melenggang dalam kekuasaan. Satu-satunya faktor yang bisa menggoyahkan dirinya adalah pergolakan dari dalam tubuh rezim junta sendiri.
Dari sini kita tahu bahwa faktor perubahan politik di Burma memang masih sepenuhnya ada di tangan rezim junta. Artinya derakan demokrasi nampaknya tidak akan pernah bisa sendirian menghadapi rezim junta. Rakyat Burma sendiri nampaknya lebih banyak memilih menyingkir ke luar melalui jalur pengungsian ketimbang terus teraniaya tanpa perlawanan. Di sini, perubahan hanya mungkin apabila ada intervensi yang sangat kuat dari dunia internasional secara langsung. Di titik ini, klaim membentuk rezim demokratis sebagaimana dihembuskan Presiden Bush sebenarnya lebih tepat ditujukan ke Burma ketimbang ke Irak.