Virtue atau Agama

Dunia politik kita berjalan dalam topangan moralitas yang timpang. Di satu sisi, secara formal ia sangat bergairah mengadopsi slogan moral agama, tapi di sisi yang lain, ia juga bergerak dalam gelimang kebusukan. Ironi ini nampak secara fenomenal dalam kenyataan bahwa kebanyakan bandit dan koruptor sering juga menampakkan wajah- wajah kesalehan yang dangkal, kepahlawanan di keluarganya, atau bahkan kedermawanan di klan, partai atau komunitas primordialnya. Kasus-kasus di bawah ini mesti kita perhatikan.

Seseorang yang sudah jelas terdakwa ngotot untuk dimajukan dan diloloskan sebagai anggota KPU. Nurdin Halid dipenjara karena korupsi, tapi ia dan pengikutnya terus ngotot dengan segala cara bertahan sebagai Ketua PSSI. Kabarnya juga satu-dua pejabat di sekitar Presiden RI sedang ngotot minta statusnya “di-SK-kan” sebagai pejabat setingkat menteri, lengkap dengan tuntutan kenaikan gaji dan rumah dinas di Widya Candra. Dulu kita juga pengap waktu mendengar urusan subsidi mesin cuci, jalan-jalan ke luar negeri dan percaloan sejumlah orang di DPR. Sebelumnya kita juga jengah dengan getolnya sejumlah DPRD menaikkan gaji mereka sendiri. Belum lama ini, sensibilitas publik kita juga terganggu mendengar sejumlah pejabat di Mahkamah Agung memperpanjang sendiri usia pensiun dan masa jabatannya.

Yang tersebut di atas jelas adalah jenis durjana publik, tapi pada saat yang sama mereka adalah pahlawan bagi lingkungan primordialnya masing-masing. Yang membuat bertambah parah adalah, kecenderungan yang makin luas di kalangan elit untuk lebih menilai dan memutuskan gejala ini justru dari sudut primordialnya, bukan dari sudut kepentingan publiknya.

Bersamaan dengan itu, kepemimpinan dan langgam kepolitikan saat ini sendiri berjalan dengan terus mempertahankan ketimpangan dan ironi ini. Akibatnya, kita merasakan dua bentuk ekstrimitas. Pertama, di satu sisi dunia politik kita dimakan oleh korupsi dan transaksionalisasi; sementara kedua, dunia budaya kita makin dilindas oleh pendangkalan formalisme agama. Dunia publik kita dipenuhi oleh argumen moral, tapi sekaligus berjalan di luarnya!

Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan sementara bahwa ada yang salah dalam cara kita mengidentifikasi kebutuhan etis kepolitikan sekarang.Kesalahan ini bisa jadi lebih banyak disebabkan oleh keterbatasan imajinasi dan kosa kata politik yang kita miliki semenjak reformasi. Dalam keterbatasan itu kita hanya tahu bahwa yang baik dan yang utama dalam politik hanya bersumber kalau bukan dari ‘konsep demokrasi’ maka dari agama. Dari persoalan yang ada di hadapan kita terbuktilah bahwa kesalehan primordial tidak paralel dengan kebaikan orang di dunia publik.

Maka kita pun perlu mengundang moralitas yang bukan ‘moral agama’me lainkan moral politik atau moral publik. Kita perlu membicarakan konsep yang sudah lama ditinggalkan dalam kosa kata kepolitikan kita, yakni virtue atau keutamaan. Jauh sebelum kita mengenal kebaikan- kebaikan moral yang ditawarkan agama, dunia politik sebenarnya sudah menganjurkan pentingnya keutamaan dalam membangun dunia publik. Plato misalnya menganjurkan keadilan dan keugaharian bagi politisi dan tentara. Sementara Aristoteles, diikuti oleh Rousseau, Montesqiue hingga Hannah Arendt menganjurkan pentingnya menempatkan kemaslahatan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.Yang paling tegas tentunya adalah Machiavelli. Baginya politik harus benar-benar diterjemahkan sebagai yang umum, yang harus dipisahkan secara rigid dengan yang privat. Machiavelli menganjurkan agar keutamaan politik mengatasi keutamaan primordial apapun. Pengabdian di medan publik dengan begitu mensyaratkan pelepasan kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan.