Saatnya Mengurangi Subsidi BBM?
Harga minyak naik mendekati 100 dolar per barel akhir-akhir ini. Berbagai kalangan mulai sibuk mengkhawatirkan dampak harga minyak tinggi ini terhadap perekonomian, dan terhadap APBN. Saat ini mulai timbul suara untuk memangkas subsidi BBM lagi. Apakah ini langkah yang tepat ?
Harga minyak dunia yang membumbung tinggi diperkirakan akan menyebabkan subsidi BBM meningkat mendekati Rp 90 triliun, jauh lebih tinggi dari Rp 55,6 triliun seperti yang dianggarkan pada APBN 2007. Dan dengan harga minyak yang seolah enggan turun lagi saat ini, banyak pihak memperkirakan harga minyak yang tinggi akan berlangsung terus sepanjang tahun 2008. Akibatnya, beban subsidi BBM di tahun 2008 akan jauh lebih besar dari yang dianggarkan semula. Keadaan yang demikian menyebabkan sebagian kalangan mengkhawatirkan kesinambungan APBN kita.
Dampak kenaikan harga BBM
Sebenarnya kenaikan harga minyak dunia tidaklah terlalu mengancam kesinambungan APBN kita. Menurut perhitungan pemerintah, memang setiap kenaikan harga minyak satu dolar per barel akan menyebabkan kenaikan biaya subsidi sebesar 3,19 triliun rupiah. Akan tetapi, pada saat yang bersamaan pemerintah mendapatkan kenaikan pendapatan (dari bagi hasil maupun dari pajak) sebesar 3,24 triliun rupiah. Jadi pemerintah masih mendapatkan keuntungan sebesar 50 milyar rupiah.
Lalu, mengapa muncul suara agar subsidi BBM dihapuskan? Kalangan yang pro penghapusan BBM tampaknya merasa gerah dengan banyaknya uang yang dipakai untuk subsidi. Padahal menurut mereka, dana tersebut dapat dipakai untuk program-program pemerintah yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi.
Memang uang subsidi BBM jumlahnya amat besar, sehingga godaan yang timbul untuk memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan yang lain (termasuk pembiayaan proyek-proyek pemerintah) amatlah besar. Namun, bila dianalisa lebih teliti, dampak negatif dari penghapusan subsidi juga cukup besar, bahkan kalau tidak hati-hati ekonomi kita bisa mengalami perlambatan yang signifikan.
Salah satu asumsi dari pihak yang pro penghapusan subsidi adalah pemerintah lebih efisien dalam mengalokasikan dana dari masyarakat atau bisnis kita (sistem ekonomi kita). Bila hal ini benar, memang penghapusan subsidi menjadi pilihan yang paling tepat, karena pemakaian dana subsidi tersebut untuk program-program pemerintah akan menghasilkan pertumbuhan ekoomi yang lebih cepat.
Akan tetapi, pengalaman tahun 2005 yang lalu menunjukkan bahwa pemerintah tidaklah lebih efisien dalam mengalokasikan dana. Hal ini terlihat dari perekonomian yang melambat secara signifikan setelah pemerintah menaikkan harga BBM di bulan Oktober tahun 2005 yang lalu.
Dampak negatif kenaikan harga BBM tersebut dapat dilihat dari Coincident Economic Index (CEI), yang merupakan indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi pada suatu saat. CEI turun dengan tajam di bulan Oktober 2005 ketika pemerintah menaikkan harga BBM sebesar rata-rata 126 persen. Dan Aktivitas perekonomian yang rendah masih terus berlansung sampai dengan triwulan pertama tahun 2006, seperti yang diperlihatkan oleh pergerakan CEI yang bertahan pada level yang rendah kala itu (Gambar 1). CEI baru mulai naik lagi pada triwulan kedua tahun 2006. Jadi, kira-kira diperlukan sekitar dua triwulan bagi perekonomian untuk mulai bergerak lagi setelah terkena pukulan kenaikan harga BBM di bulan Oktober 2005 lalu.
Gambar 1. Pergerakan Ekonomi Indonesia
Sumber: Danareksa Research Institute, BPS
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah dampak pengurangan subsidi ke inflasi. Percepatan pertumbuhan ekonomi yang kita alami saat ini terutama dipicu oleh suku bunga yang relatif rendah. BI saat ini menganut kebijakan moneter inflation targeting , di mana tingkat suku bunga amat dipengaruhi oleh laju inflasi. Bila laju inflasi rendah (dan berada di bawah target), maka BI cenderung akan menurunkan suku bunga. Sebaliknya, bila laju inflasi meningkat maka BI akan cenderung menaikkan suku bunga. Inflasi yang bertahan di bawah 7 persen saat ini memberika ruang bagi BI untuk menurunkan BI rate ke 8,25 persen. Bila laju inflasi dapat diturunkan ke level yang lebih rendah, maka BI rate pun akan turun ke level yang lebih rendah lagi. Artinya, kita masih dapat mengharapkan stimulus tambahan terhadap perekonomian dari sisi moneter.
Akan tetapi, kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi dapat mengubah prospek perekonomian secara signifikan. Menurut perhitungan Danareksa Research Institute, setiap kenaikan rata-rata harga BBM bersubsidi 10 persen akan menimbulkan tekanan inflasi tambahan sekitar 0,7 persen. Bila misalnya pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi sekitar 30 persen, maka akan timbul inflasi tambahan sekitar 2,1 persen. Jadi, laju inflasi keseluruhan akan naik dari sekitar 6,9 persen di bulan Nopember ini menjadi 9,0 persen. Angka ini diperkirakan akan bertahan selama satu tahun. Akibatnya, mengingat angka inflasi ini lebih tinggi dari suku bunga BI rate, BI akan menaikkan suku bunga juga. Bila, misalnya, BI menaikkan BI rate sesuai dengan tambahan inflasi yang terjadi, maka BI rate dapat dinaikkan menjadi di atas 10 persen. Pada level ini BI rate tidak cukup bersahabat untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Kenaikan BI rate tentunya akan diikuti oleh kenaikan suku bunga yang lain (termasuk suku bunga pinjaman). Akibatnya, percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini dapat terganggu.
Hal lain yang perlu diperhatikan adalah keadaan ekonomi masyarakat kita saat ini. Perlu dicermati bahwa walaupun saat ini perekonomin kita sedang mengalami percepatan pertumbuhan, dampaknya belum dirasakan secara merata. Manfaat percepatan pertumbuhan ekonomi yang terjadi lebih banyak dirasakan oleh rumah tangga dengan penghasilan relatif tinggi. Sedangkan rumah tangga dengan penghasilan relatif rendah masih tertekan. Hal ini terlihat dari Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK), yang merupakan indeks yang menggambarkan keadaan ekonomi masyarakat kita (Gambar 2). Sampai dengan bulan Oktober 2007 IKK rumah tangga dengan pendapatan rendah (di bawah Rp 500.000 per bulan) masih terlihat menurun, dan berada pada level yang tidak terlalu berbeda dengan level di bulan Oktober 2005 (ketika pemerintah menaikkan harga BBM). Bila harga BBM dinaikkan pada saat ini, maka keadaan ekonomi mereka akan semakin memburuk. Hal ini dapat menimbulkan kerawanan sosial, yang pada akhirnya dapat mengganggu kesinambungan proses perbaikan ekonomi yang sedang terjadi.
Gambar 2.
Di samping itu, salah satu faktor utama yang saat ini menggerus popularitas pemerintah di mata masyarkat adalah ketidakmampuan mengendalikan harga. Untuk memperbaiki popularitas dan meningkatkan peluang untuk memenangkan kembali Pemilu tahun 2009, pemerintah harus memperbaiki kinerjanya dalam pengendalian harga. Dan salah satu faktor harga yang amat diperhatikan oleh masyarakat adalah harga BBM. Ketidakmampuan mengendalikan harga ini akan membawa konsekuensi yang kurang baik dalam pemilihan umum yang akan datang bagi pemerintahan saat ini.
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
Diskusi di atas menunjukkan bahwa walaupun harga minyak meroket akhir-akhir ini, subsidi BBM dapat dilanjutkan tanpa membahayakan kesinambungan APBN kita. Godaan untuk menghapuskan subsidi BBM memang amat besar. Namun, tampaknya untuk saat ini manfaatnya masih lebih kecil dari risiko yang ditimbulkanya.