Harga minyak mentah (crude oil) dunia kembali melambung. Dalam perkembangan selama satu bulan terakhir ini, harganya bahkan sudah mampu menembus angka USD 90/barel. Menurut perkiraan para pengamat minyak, bukan tidak mungkin dalam jangka pendek mendatang harga itu akan terus meningkat hingga USD 100/barel. Kalau itu yang terjadi, bisa dibayangkan apa akibatnya bagi Indonesia.
Dengan tingkat kenaikan harga minyak sekarang saja, sudah bisa dipastikan akibatnya. Paling tidak, subsidi BBM harus dinaikkan. Pilihan ini diambil jika tidak ingin harga BBM dalam negeri “disesuaikan” alias dinaikkan.
Meningkatkan anggaran untuk subsidi BBM berarti akan mempengaruhi jalannya perekonomian secara keseluruhan. Ini karena dana yang harus disedot dari anggaran APBN untuk tambahan subsidi BBM bagi setiap kenaikan harga minyak mentah dunia memang tidak kecil.
Sebagai contoh, misalnya dalam APBN tahun 2007. Dengan asumsi berbagai variabel dan faktor-faktor lainnya tetap (seperti nilai tukar rupiah dan volume konsumsi BBM tetap), maka setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia di pasar dunia atau Indonesia Crude Oil Price (ICP) sebesar USD 1/barel, akan menyebabkan perubahan beban subsidi BBM sekitar Rp 3 Trilyun.
Sedangkan APBN tahun 2007 mengasumsikan harga minyak (ICP) sebesar USD 63/barel. Dengan adanya kenaikan harga minyak dunia hingga mencapai US 90/barel, maka bisa dihitung dengan mudah berapa kemungkinan besarnya tambahan subsidi yang harus disedot dari APBN. Jika kenaikannya US 10/barel saja, berarti sudah menyedot tambahan dana untuk subsidi BBM sebesar Rp 30 trilyun!
Jumlah tambahan dana sebesar itu lebih dari setengah jumlah dana APBN 2007 yang disediakan untuk sektor pendidikan, yaitu sebesar Rp 54 trilyun; atau hampir dua kali lipat anggaran APBN yang disediakan untuk sektor kesehatan yakni sebesar Rp 17 trilyun. Sebagai catatan, jumlah subsidi BBM yang disediakan untuk anggaran tahun 2007 sekarang ini kira-kira sebesar Rp 61 trilyun!
Memang dengan adanya kenaikan harga minyak dunia, penerimaan migas dalam APBN diharapkan mengalami peningkatan. Tetapi bukankah pada saat yang sama biaya untuk impor dan subsidi BBM bagi kebutuhan dalam negeri juga meningkat. Sementara mengurangi subsidi BBM hampir tidak mungkin tanpa mengorbankan posisi rakyat kecil.
Jalan Berliku
Fenomena kenaikan harga minyak mentah dunia selalu menimbulkan masalah yang pelik bagi Indonesia. Terlebih jika kenaikannya terlalu tinggi dari yang diperkirakan semula. Tetapi persoalannya, fenomena yang muncul itu bukan sesuatu yang baru. Itu bahkan ada sejak lama, muncul berulang secara teratur setiap kurun waktu. Hanya sayangnya, respon kebijakan yang diambil selalu lebih banyak berperspektif jangka pendek dan instan.
Karena itu, kebijakan pengurangan subsidi BBM yang berujung pada kebijakan penyesuaian harga BBM selalu menjadi pilihan yang dianggap paling rasional. Memang dalam beberapa kesempatan muncul gagasan-gagasan kebijakan alternatif yang berdimensi lebih jangka panjang dan struktural. Tetapi setiap kali gagasan itu muncul, seringkali lebih banyak bergulir sebagai ide yang mengemuka, tanpa mampu digerakkan dalam aksi kebijakan yang terencana secara sistematis.
Salah satu dari gagasan kebijakan alternatif itu adalah pengembangan minyak nabati atau BBM Nabati. BBM Nabati adalah bahan bakar bukan fosil (non-fossil fuel) yang berasal dari unsur Nabati seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang dapat diperbaharui (renewable), atau diadakan kembali dengan ditanam, dibudidayakan atau diternakkan.
BBM Nabati ini merupakan alternatif dari BBM fosil (fossil fuel) yang tidak dapat diperbarui (non-renewable), yang dalam banyak hal dampaknya bersifat tidak ramah lingkungan. BBM fosil secara akumulatif – melalui proses pembakarannya – menghasilkan gas-gas, antara lain CO2, yang menjadi salah satu sebab dari apa yang disebut sebagai efek/dampak rumah kaca. Efek rumah kaca ini yang menjadi sumber dari terjadinya proses pemanasan global.
Belajar dari pengalaman kenaikan harga minyak yang kemudian mendorong lahirnya kebijakan kenaikan harga BBM sampai 120% pada bulan Oktober 2005 lalu, pemerintah sebenarnya sudah menggulirkan gagasan pengembangan energi BBM alternatif dalam bentuk biofuel atau BBM Nabati. Bahkan gagasan itu awalnya muncul dari Presiden SBY sendiri, yang keseluruhan idenya dibingkai dalam satu ide kebijakan yang dinamakan New Deal.
Lewat ide kebijakan New Deal, pengembangan BBM Nabati sekaligus diarahkan untuk menjadi instrumen dari upaya penciptaan perluasan lapangan kerja baru. Mekanismenya dilakukan dengan membuka perkebunan-perkebunan rakyat maupun swasta baru yang ditanami tanaman penghasil BBM Nabati. Pilihannya pada waktu itu dijatuhkan terutama untuk tanaman singkong, jarak dan kelapa sawit.
Ide kebijakan pengembangan BBM Nabati itu sempat dibahas dalam suatu sidang kabinet terbatas yang diselenggarakan di luar Jakarta, yaitu di Magelang. Untuk pelaksanaannya malah sudah dibentuk tim khusus pengembangan kebijakan yang dipimpin seorang pejabat di bawah menteri (staf ahli Menteri Negara BUMN). Juga sudah digariskan bahwa pada akhir tahun 2006, atau paling lambat Januari 2007, kebijakan pengembangan BBM Nabati sudah harus bisa mulai dilaksanakan secara nasional.
Tetapi apa yang terjadi sampai hari ini? Hingga harga minyak melambung kembali sampai menembus angka USD 90/barel pada awal bulan November 2007 ini, kebijakan pengembangan BBM Nabati ternyata belum menampakkan tanda-tanda mulai berjalan. Bahkan sekarang ini bisa dikatakan tim yang sudah dibentuk seolah-olah mati suri. Padahal, pada awalnya tim ini sangat bersemangat bergerak. Kabarnya sudah cukup banyak kesepakatan-kesepakatan awal yang dicapai, khususnya dengan pihak swasta yang berminat mengembangkan investasi di bidang perkebunan untuk produksi BBM Nabati. Walaupun nyatanya hingga kini masih belum bergeser dari kesepakatan yang sudah dicapai itu.
Masalahnya, mengapa daya kerja tim pengembangan kebijakan BBM Nabati patah di tengah jalan? Ada beberapa hal yang bisa dikritisi di sini. Yang pertama, ada kesan bahwa gagasan pengembangan kebijakan BBM Nabati belum cukup matang digodog tetapi sudah terlanjur dilepas untuk dijadikan rencana aksi kebijakan. Bahwa gagasan itu belum cukup matang digodog terbukti dari masih adanya perbedaan yang lebar di antara para pengambil keputusan dalam kabinet mengenai masalah kebijakan BBM Nabati itu.
Lihatlah misalnya, hampir tidak ada kesatuan pemahaman di antara para pengambil keputusan di tingkat kabinet mengenai masalah-masalah seputar kebijakan pengembangan BBM Nabati. Masing-masing memahami menurut konteksnya sendiri-sendiri dan nyatanya masing-masing tidak saling mendukung kebijakan yang seharusnya berskala nasional itu. Salah satunya bisa dibaca dari apa yang dilakukan oleh departemen/lembaga terkait, khususnya Pertanian dan Perkebunan, BUMN, Kehutanan, ESDM, Perindustrian, Tenaga Kerja. Masing-masing departemen/lembaga menafsirkan dan memberikan arah sendiri-sendiri terhadap gagasan kebijakan pengembangan BBM Nabati. Ada kesan bahwa umumnya melihat gagasan kebijakan itu lebih pada perspektif “proyek” belaka.
Yang kedua, dalam keadaan seperti itu, tim pengembang kebijakan kurang memperoleh dukungan politik dan administrasi yang kuat sebagaimana dibutuhkan. Terutama dukungan dari presiden sendiri, yang seolah-olah malah percaya dan menyerahkan begitu saja gagasan kebijakan yang berdimensi besar ini (besar karena berkaitan dengan gagasan besarnya New Deal) kepada para pembantunya di kabinet.
Di samping juga muncul pertanyaan: Apakah pemerintah betul-betul serius ingin mengembangkan BBM Nabati? Kalau serius mengapa tim pengembangan kebijakan BBM Nabati dibiarkan untuk dipimpin oleh pejabat di bawah menteri, yang tidak memiliki wewenang dan kekuasaan yang cukup untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebesar itu?
Jika demikian, maka wajar kalau pengembangan BBM Nabati di Indonesia tidak bisa maju. Sekalipun potensi pengembangannya sangat besar, mengingat potensi pengembangan perkebunan yang ada di Indonesia.
Soal ini berbeda, misalnya di negara-negara lain yang berhasil mengembangkan BBM Nabati. Di Thailand, untuk mengembangkan kebijakan BBM Nabati, Raja Thailand sampai perlu turun tangan sendiri secara langsung karena merasa tidak cukup kalau hanya dilakukan oleh pemerintah saja. Thailand menganggap pengembangan BBM Nabati sebagai suatu kebijakan strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Dengan mengembangkan perkebunan kelapa sawit untuk memproduksi BBM Nabati, Thailand berharap lepas dari sandera ketergantungannya terhadap negara-negara penghasil BBM (OPEC). Oleh karena itu, Thailand jauh berada di depan kita dalam hal pengembangan BBM Nabati.