Machiavelli menerima warisan Aristoteles mengenai cita-cita masyarakat yang baik serta pemisahan yang ketat antara polis (yang publik) dan oikos (yang privat). Machiavelli menjadikan warisan Aristoteles itu sebagai landasan untuk memperkuat cita-cita pendirian republik yang – dalam istilah Cicero – merupakan sebuah persekutuan politik yang paling memungkinkan kebebasan dilindungi oleh hukum. Bahkan oleh Machiavelli pandangan Aristoteles ini diturunkan sedemikian rupa ke dalam suatu teori mengenai etika politik yang konkret.
Bagi Machiavelli, kehendak bersama untuk membentuk suatu masyarakat yang baik hanya mungkin apabila baik para pemimpin maupun warga disatukan oleh sifat kesejatian untuk mengedepankan apa yang ia sebut sebagai virtue atau keutamaan. Kualitas untuk selalu mendahulukan “common good” atau kemaslahatan orang banyak. Inilah terjemahan etis Machiavelli atas konsep polis Aristoteles. Machiavelli mengemukakan ini karena melihat pengalaman jatuh berantakannya polis, atau negara kota di Italia, karena dipimpin oleh para pangeran dan bangsawan yang korup. Dengan pendasaran semacam ini, maka negara di dalam Machiavelli diterjemahkan benar-benar sebagai polis dalam pengertian yang paling etisnya, yakni kepentingan umum. Artinya, negara bukanlah sebongkah identitas komunal, melainkan sebuah kerangka etis ekspresi kepentingan orang banyak.
Machiavelli menyimpulkan bahwa memang pada dasarnya manusia adalah mahluk yang tidak jujur dan cenderung picik. Tapi sifat dasar itu bisa diubah dengan dididik. Dengan pendidikan manusia bisa dipersiapkan menjadi warga yang baik, sehingga memiliki kualitas untuk mempertahankan keutamaan dalam arti keberanian membela kemaslahatan umum. Inilah yang disebut oleh Machiavelli dengan patriotisme. Dalam kerangka ini, Machiavelli memang menganjurkan apa yang ia sebut sebagai militia yakni dididik sebagai militer sebagai salah satu metode untuk membentuk warga yang ber-virtue.
Dari sini banyak orang menafsirkan ide Machiavelli sebagai ide “proto-fasis”. Ini adalah tafsir yang keliru. Sebaliknya, Machiavelli sebenarnya secara lebih baik memberikan kita penjelasan apa makna patriotisme sesungguhnya.
Baginya, patriotisme pertama-tama tidak berurusan dengan militer melainkan berurusan dengan virtue dan polis, yakni tekad untuk mempertahankan kemaslahatan umum. Di dalam konteks jamannya, musuh terbesar virtue adalah kebusukan korupsi. Sementara militer adalah salah satu instrumen pendidikan untuk warga. Dengan demikian di sini ia kembali memperkuat Aristoteles di satu sisi, yakni bahwa keutamaan publik di atas militer. Lebih unik lagi, di dalam Machiavelli militer dilihat dalam kerangka kewargaan. Militer ada karena keperluan untuk mempertahankan tujuan-tujuan masyarakat umum yang didefinisikan oleh pemerintahan republik sebelumnya.
Dengan demikian patriotisme di dalam Machiavelli tidak identik secara ekslusif dengan klaim militer. Patriotisme justru awal mulanya adalah klaim kewargaan, yang kemudian disebarkan dalam modus pendidikan yang lebih khusus ke dalam militer.
Pengertian ini penting untuk menjelaskan makna patriotisme yang sebenarnya. Patriotisme tidak identik dengan perang dan kekerasan. Patriotisme juga tidak identik dengan nasionalisme. Ada banyak klaim perang, nasionalisme dan militerisme, namun apabila klaim itu bertentangan dengan kemaslahatan umum dan cita-cita masyarakat yang adil, maka ide militerisme dan nasionalisme di situ adalah ide yang sama sekali tidak patriotik. Jadi, misalnya ada orang menyeru-nyerukan nasionalisme, NKRI dan sebagainya, tetapi pada saat yang sama ia memimpin secara korup, mengobral kekerasan dan kekejaman di mana-mana sehingga malah menimbulkan perpecahan dan merusak keadilan, maka jelas ia bukan patriotik. Sebaliknya, apabila ada yang secara serius memperjuangkan kepentingan umum, melawan kebusukan korupsi dan kekerasan, meski tanpa terlebih dahulu menyeru-nyerukan nasionalisme, bisa jadi ia lebih patriotik ketimbang sepuluh jenderal digabung sekalipun.