Bahwa Soeharto sakit, kritis dan akhirnya meninggal itu sudah pasti. Betapapun berkuasa seseorang, sehebat-hebatnya kemampuan menangkal hukum, atau keluarbiasaan berkeliat dalam pasang-surut prahara politik, toh hukum alam, dalam hal ini usia uzur diikuti dengan fisik yang lemah, tak bisa ditahan juga. Dan ini yang terjadi dengan Soeharto, mantan penguasa Orde Baru yang suka makan nasi kebuli. Maka mestinya kita juga tidak perlu terkejut dalam kehebohan palsu yang diciptakan media. Mengapa? Karena bukankah sebenarnya ini merupakan krisis dan kematian biologis-alamiah yang “biasa” saja buat siapapun? Kematian yang juga akan dialami oleh tukang sayur, supir dan penata rambut di salon-salon?
Kalau mau dipikirkan, ada kematian yang lebih penting, yakni kematian politik Orde Baru yang semestinya telah terjadi sekitar satu dasa warsa lalu ketika reformasi menjatuhkannya dari kekuasaan. Kematian politik adalah kematian tubuh kuasa kepolitikannya. Orangnya masih hidup hidup tapi kekuasaanya dipatahkan. Kematian semacam ini yang harusnya kita perbincangkan dalam berbagai medium publik kita.
Berbagai kontroversi yang diributkan orang sekarang, antara simpati dengan harapan dan doa-doa mereka, dan mereka yang anti, sebenarnya adalah perkara yang tidak penting. Di satu sisi, malah “kontroversi” ini bisa jadi semacam perangkap diskursus yang diciptakan media dan infotainment, yang menampilkan Soeharto semacam artis dan selebriti, ketimbang sebagai mantan penguasa Orde Baru yang dijatuhkan oleh gerakan reformasi. Di sisi yang lain, ia juga bisa berfungsi sekadar menjadi etalase pamer moralitas palsu bagi para politisi yang diam-diam berharap sesuatu, yaitu pura-pura bersimpati maupun yang tiba-tiba berlagak anti!
Tanda-tanda kematian Soeharto dan romantika yang ditaburkan media sudah memecah sekaligus menjungkirbalikan persoalan, dari yang semestinya urusan publik-politik ke arah personal. Ini adalah penjungkirbalikan yang berbahaya, karena ia hanya lebih memfasilitasi “moralitas” segelintir elit yang memang berpihak atau berkeperluan berpihak kepada kroni-kroni Soeharto, tetapi sama sekali mengaburkan moralitas para korban politik keamanan dan pembangunan Orde Baru dulu.
Oleh karena itu, kontroversi dan kehebohan akibat krisis kesehatan dan kemudian kematian biologis Soeharto, agaknya muncul pertama-tama sebagai lambang kegagalan dan kegagapan kaum reformis untuk memastikan kematian politik Orde Baru sepuluh tahun lalu. Pada saat yang sama, melalui sudut pandang yang lain, kontroversi seputar Soeharto belakangan ini boleh juga dibilang adalah kontroversi yang terlambat. Keterlambatan yang kita tanggung akibat kelemahan-kelamahan dalam politik demokratis di Indonesia untuk menetapkan batas transisi: antara masa lalu dan cita-cita masyarakat baru di masa depan.
Tidak heran apabila persoalan kini bergeser, ia sudah bukan lagi tentang dirinya, tapi tentang nasib keluarga, kroni, watak pemerintah dan nasib mereka yang masih menyimpan sisa memori reformasi. Soeharto berhasil bertahan dalam umur panjangnya untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tuntutan reformasi Indonesia. Maka kini dengan kematiannya, alamat pertanyaan tidak dapat lagi diarahkan kepadanya, tapi justru kepada pihak-pihak dalam kepolitikan Indonesia sekarang. Setelah Soeharto benar-benar pergi, kita mau apa?
Percobaan untuk menjawab pertanyaan ini menghadirkan ketegangan yang mencerminkan konflik berbagai kepentingan, serta sejauh mana karakter reformasi Indonesia masih tersisa. Ketegangan dan fragmentasi kepentingan seputar kematian Soeharto ini sudah terasa bahkan sebelum secara pasti dan resmi ia dinyatakan meninggal. Ini nampak dari pernyataan SBY di media-media yang kira-kira mengatakan bahwa, “Ketetapan hukum soal Soeharto tidak tepat diputuskan dalam situasi sekarang”. Pernyataan ini adalah “pernyataan antara” karena seoalah-olah ia menunda suatu sikap yang sebenarnya masih disimpan diam-diam. Pernyataan itu berfungsi membekukan kemungkinan terbukanya konflik antara kepentingan-kepentingan pasca kematiannya.
Konflik antara keluarga dan kroni yang meminta pemaafan untuk Soeharto (sekaligus pemaafan bagi kelompok mereka sendiri), berhadapan dengan pihak-pihak lain yang merasa bahwa hukum dan asas non-diskriminasi harus dijadikan panglima, serta pemerintah yang menjadi pihak ketiga dan berada di tengah-tengahnya dalam kebimbangan. Pernyataan SBY itu juga menyiratkan adanya konflik atau negosiasi yang belum selesai diputuskan antara berbagai pihak itu, sehingga akibatnya “kematian alamiahnya” pun tidak bisa dipastikan dengan segera.
Memperhatikan berbagai proses tarik-menarik dan kebimbangan itu, satu-satunya kekhawatiran kita adalah bahwa jangan sampai “kematian kedua” Soeharto ini justru membatalkan “kematian pertama”-nya. Ini mungkin terjadi melihat derasnya berbagai argumen dan kepentingan yang muncul dalam tuntutan pencabutan TAP MPR mengenai kasus krupsi Soeharto dan kroni-kroninya. Tuntutan semacam itu sesungguhnya adalah upaya memanfaatkan kematian biologis Soeharto demi membangkitkan, atau setidaknya menyelamatkan, kembali jasad kepolitikan lamanya yang merupakan sumber masalah sesungguhnya.
Politik reformasi kita mestinya sudah bisa cukup cerdas untuk memahami kerumitan di seputar “krisis dan kematian Soeharto” ini, sekaligus cukup punya prinsip untuk meneguhkan bahwa justru “kematian kedua” ini harus memastikan “kematian pertama”-nya: kematian tubuh kepolitikan Orde Baru yang hingga saat ini masih bergentayangan di sekitar kita.