Menjelang hari-hari akhir kehidupan Soeharto, sejumlah kroninya beramai-ramai berkunjung ke RSPP. Mereka meminta rakyat Indonesia untuk tetap mengenang jasa-jasa Soeharto dan memaafkan kesalahannya. Setelah Soeharto meninggal, mereka mengusung wacana tentang perlunya pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto, serta mendorong keterlibatan anak-anak Soeharto dalam partai politik menjelang 2009.
Manuver politik yang terjadi selama sakit dan setelah meninggalnya Soeharto, membuktikan bahwa warisan politik Orde Baru masih dominan dalam politik Indonesia. Rully Chairul Azwar, Wakil Sekjen Partai Golkar, bahkan rela partainya dicap sebagai partai Orde Baru ketika mengusulkan masuknya Tutut sebagai pimpinan Partai Golkar (Tempo, 2/2/2008). Saat itu kita bisa menyaksikan betapa bangganya seseorang, kelompok, atau organisasi politik ketika mengklaim diri sebagai pengagum dan pewaris politik Soeharto.
Pertanyaan yang muncul adalah: Motivasi apa yang mendorong para kroni Soeharto bersuara begitu lantang membela Soeharto? Apakah hanya karena alasan kemanusiaan dan loyalitas kepada mantan atasan? Atau ada alasan lain? Dan, bagaimanakah posisi dan peran mereka dalam bangunan rejim Orde Baru di masa lalu?
Untuk menjawab pertanyaan diatas, kita patut meletakkan manuver politik para kroni Soeharto dalam konteks politik ingatan pasca-reformasi 1998. Dalam politik ingatan, masa silam mempunyai arti penting bagi pembentukan masa kini dan masa depan. Masa silam “dihidupkan” kembali agar politik kekinian dan masa depan bisa mendapat legitimasinya. Bagi para kroni Soeharto, pembangkitan ingatan publik tentang jasa-jasa Soeharto ditujukan tidak semata-mata untuk bernostalgia tentang kejayaan Indonesia di bawah pimpinan Soeharto di masa silam, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana masa silam Soeharto itu berguna bagi politik para kroninya saat ini dan di masa yang akan datang.
Politik ingatan yang dibangun oleh para kroni Soeharto sengaja hanya menonjolkan betapa berjasanya Soeharto di bidang pembangunan. Kalaupun ada ingatan yang lain tentang kelemahan Soeharto, itu tidak bisa menandingi jasa-jasa Soeharto.
Yang ditutupi oleh para kroni ini adalah suatu ingatan kolektif tentang politik otoritarian dan korup yang melekat dalam kepemimpinan politik Soeharto. Ingatan dari para korban 1965, ribuan petani yang kehilangan tanah dan nyawanya, korban yang meninggal di Trisakti, korban penculikan, serta korban Daerah Operasi Militer (DOM) di Timor Timur, Aceh dan Papua, tidaklah penting bagi para kroni. Dengan ini sesungguhnya ketika para kroni mengingat tentang jasa-jasa Soeharto, pada momen yang sama dia mengabaikan tentang betapa jahat dan korupnya kepemimpinan Soeharto.
Politik ingatan yang dibangun oleh para kroni Soeharto juga punya dimensi yang tersembunyi. Maksudnya adalah, ketika ingatan tentang jasa-jasa Soeharto itu diterima oleh rakyat, maka seluruh bangunan politik Orde Baru (beserta peran para kroni) juga punya jasa yang besar bagi Indonesia. Apabila Soeharto dimaafkan, tentu mereka mengharapkan rakyat juga akan memaafkan mereka.
Kalau kita lihat komposisi dari para kroni Soeharto, ada empat kelompok besar, yaitu para mantan birokrat, Golkar, militer dan crony capitalists (para pengusaha yang tumbuh besar karena punya relasi yang erat dengan pemimpin politik).
Dari para mantan birokrat, ada nama-nama seperti Moerdiono, Siswono Yudhohusodo, Ismail Saleh, Bustanil Arifin dan masih banyak lainnya. Moerdiono dulunya adalah orang pejabat sekretariat negara, yang pada tahun 1980an memegang kontrol atas seluruh proyek pembangunan di atas Rp500 juta (Daniel Dhakidae 2003: 283-285), dan juga menguasai Pertamina. Siswono Yudhohusodo bersama sejumlah pengusaha seperti Fahmi Idris, Suryadharma Tahir dan Pontjo Sutowo, saat itu adalah kontraktor-kontraktor yang menjalankan proyek Pertamina (Richard Robison 1990: 22). Dia juga kemudian menjadi ketua HKTI (organisasi bentukan Orde Baru untuk mengontrol aspirasi politik kaum tani). Bustanil Arifin adalah bekas kepala Bulog, sebuah badan negara yang sangat berkuasa atas distribusi dan pemasaran beras di seluruh Indonesia. Ismail Saleh adalah mantan menteri kehakiman dan jaksa agung pada jaman Soeharto.
Mereka itulah yang dengan gencar menonjolkan jasa-jasa Soeharto dan meminta agar Soeharto dimaafkan. Siswono dan Bustanil menonjolkan kemakmuran petani di masa Soeharto dibandingkan dengan kondisi petani yang memprihatinkan saat ini. Sedangkan Ismail Saleh baru-baru ini yang meminta agar proses hukum terhadap Soeharto dihentikan, nama baiknya dikembalikan dan semua kesalahan Soeharto di masa lalu dilupakan dan dikubur dalam-dalam (Tempo Interaktif, 12/1/2008).
Kroni kelompok kedua adalah Golkar. Kalau dulu Soeharto dan Golkar tak terpisahkan dalam memenangkan politik kepartaian, maka sekarang Golkar perlu membangkitkan kembali warisan politik Soeharto demi memenangkan pemilu 2009. Hal ini nampak dalam upaya Partai Golkar mengusung wacana tentang perlunya merangkul massa yang loyal kepada Soeharto, sebagaimana yang diamanatkan ketuanya, Jusuf Kalla (Tempo, 4/2/2008). Priyo Budi Santoso, ketua Fraksi Partai Golkar, mengusulkan supaya Soeharto diberi gelar pahlawan nasional (Tempo, 30/1/2008) dan menerima (kembali) Tutut dalam kepengurusan Golkar. DPD Partai Golkar Solo juga mengusulkan agar Tutut dijadikan caleg nomor satu dari Solo.
Demikian juga dengan sikap dari mantan pejabat militer seperti Wiranto, Hartono dan Prabowo, serta pengusaha kroni seperti Bob Hasan, Anthony Salim dan lain-lain, menunjukkan bahwa warisan kekuasaan politik Soeharto tidaklah pudar selama era reformasi.
Saat ini para kroni Soeharto sedang berusaha untuk membangkitkan kembali warisan politik Soeharto yang telah dikubur oleh kelompok pro-demokrasi. Perang ingatan sudah dikumandangkan di berbagai sektor, termasuk media massa. Manuver politik para kroni Soeharto menyadarkan kita semua bahwa para kroni itu menggunakan seluruh instrumen yang melekat dalam demokrasi, seperti partai politik, kebebasan berpendapat, pengadilan, dan pers bebas, untuk memenangkan politik mereka.
Sayangnya, politik ingatan para kroni Soeharto ini diterima begitu saja oleh banyak kalangan yang sebelumnya dianggap tidak berada dalam satu barisan dengan para kroni Soeharto. Orang-orang seperti Amien Rais, Hidayat Nur Wahid, Sarwono Kusumaatmadja, atau bahkan Indonesianis seperti William Liddle, tidak melihat bahaya politik ingatan tentang jasa-jasa Soeharto. Karena alasan kemanusiaan, mereka malah mengikuti logika yang telah disusun dengan begitu cermat oleh para kroni Soeharto. Atau, selama ini justru kita yang salah mengira bahwa mereka adalah para reformis. Untung saja kita masih memiliki suara para korban, aktivis dan intelektual pro-demokrasi, yang tidak mau ikut-ikut dalam politik ingatan tentang jasa-jasa Soeharto.