Sesungguhnya, negeri ini sedang menunggu pemimpin baru. Suasana politik menggambarkan keinginan itu. Diskursus tentang kepemimpinan baru menghangat di media massa. Itu berarti harapan tentang perubahan masih hidup dalam masyarakat. Tapi juga, kita sedang mengalami political fatique. Indikasinya, tingkat partisipasi politik dalam sejumlah Pilkada cenderung turun. Secara umum orang menyebutnya sebagai gejala politik Golput. Lalu, bagaimana menjelaskan suatu gairah perubahan berdampingan dengan merosotnya partisipasi politik? Sangat mungkin dua soal itu berkaitan: political fatique bukanlah apatisme terhadap keadaan, melainkan protes terhadap tertutupnya peluang perubahan.
Jelang pemilu 2009, sejumlah bakal calon presiden mulai bermunculan. Berbagai lembaga riset mulai melakukan survei atau jajak pendapat mengenai calon presiden yang populer di mata rakyat. Tulisan ini tidak berupaya untuk mengikuti trend survei yang telah dilakukan oleh berbagai lembaga riset, tetapi lebih pada upaya untuk merumuskan sejumlah kriteria yang perlu dimiliki oleh setiap calon presiden mendatang.
Maraknya iklan Ketua PAN Soetrisno Bachir, bisa dibaca sebagai penanda dimulainya proyek politik untuk pencalonan presiden. Meskipun iklan tersebut tidak secara terang-terangan menyatakan pencalonan dirinya sebagai presiden, namun diskursus politik Indonesia menjelang pemilu menjadi penanda referensial bagi setiap tindakan yang secara konsisten tampil di media massa untuk menonjolkan diri. Langkah Soetrisno Bachir ini kemudian diikuti oleh sejumlah orang lainnya, seperti Wiranto, Prabowo, dan paling mutakhir, Rizal Mallarangeng. Bahkan tiga nama terakhir lebih eksplisit menyatakan pencalonan dirinya sebagai presiden.
Syarat kepemimpinan di republik ini sedari awal sudah terlanjur terjebak dalam logika transaksional di tiga bidang umum, yaitu: pertama tentu saja ekonomi dalam arti yang paling rendah, yakni harus punya duit banyak; kedua, politik dalam arti didukung oleh partai yang relatif besar; ketiga, budaya dalam arti Jawa atau kombinasi Jawa-Non Jawa plus punya dukungan Islam. Ketiga syarat ini apabila dikombinasikan akan membentuk rangkaian logis: mereka yang punya duit banyak akan punya kesempatan lebih banyak meraup dukungan dari partai, dan yang punya partai besar juga akan lebih banyak kesempatan untuk menggalang dana besar. Kekuatan atau modal akan menjadi semakin besar bila faktor budaya masuk; yakni dukungan Jawa dan Non-Jawa, plus Islam. Oleh karenanya, imperatif yang berlaku bagi mereka yang mau maju mencalonkan diri sebagai pemimpin negeri ini akan berbunyi: “Carilah duit banyak supaya didukung partai besar, atau sebaliknya; dan kalau bisa carilah dukungan politik Islam!”