Merujuk pada ramalan Karl Marx, krisis ekonomi dapat dipahami sebagai kuburan kaum borjuis yang mereka gali sendiri. Tapi, ada juga yang mengatakan bahwa krisis ekonomi justru sebuah periode inkubasi kapital. Riset data historis ekonomi yang dilakukan Nikolai Kondratieff menunjukkan bahwa krisis kapital biasa terjadi secara berulang pada suatu kurun waktu tertentu. Kurva Kondratieff memperlihatkan bahwa akumulasi kapitalisme mengalami periode boom-ekspansi dan periode stagnasi-kontraksi. Akumulasi kapital itu sendiri bergantung pada situasi sosial politik internal mau eksternal.
Posisi krisis keuangan global saat ini berada berada di posisi awal kurva Kondratief, yakni fase stagnasi kapital. Di era kapitalisme abad 21 ini, akumulasi kapital hanya berputar-putar di sektor keuangan. Dan sekarang sektor ini mengalami kerusakan parah, sehingga perbaikannya juga memerlukan biaya beserta resiko yang belum pernah terbayangkan. Keserakahan kaum kapital yang dipromosikan di era George Bush Jr. telah menemui titik nadirnya. Bush, bersama mafia neo-konservatif, dari awal sudah memiliki misi politik untuk memperagakan lagi Amerika Serikat sebagai sang adidaya dalam ekonomi dan politik.
Krisis Keuangan dan Dampaknya ke Indonesia
Tata kelola ekonomi dalam negeri AS di masa pemerintahan Bush adalah dengan membiarkan defisit anggaran besar (akibat ekspedisi perang di Irak), dan mendorong konsumerisme sebagai God given right to spend. Kebijakan yang lebih besar pasak daripada tiang ini secara terus menerus diberikan stimulus. Kredit rumah tetap digelontorkan walaupun posisi keuangan warga sudah jelas tidak akan mampu membayar. Gagal bayar dari lembaga keuangan pemberi kredit mulai terasa di tahun 2007, dan ini tidak ditanggapi sebagai hal yang serius. Institusi keuangan penjamin kredit perumahan serta produk turunannya (derivatif) akhirnya jebol sekaligus melumatkan separuh dari institusi keuangan ternama Wall Street. Efek domino dari krisis mulai merembet ke segenap penjuru pasar modal di seluruh dunia. Semua bursa efek nilainya meleleh, termasuk di Indonesia. Para pemilik modal mulai merasakan bahwa dananya raib di bursa. Data terakhir, untuk Bursa Efek Indonesia (BEI) saja sekitar Rp 1.035 triliun kekayaan investor menguap (Kontan, 21/ 11/2008). Angka kerugian yang fantastis, dan hampir mirip dengan kerugian yang disebabkan krisis moneter 1997-1998. Salah satu pemicunya adalah terjun bebasnya harga saham BUMI Resources (Tbk), perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh klan Bakrie.
Klan bisnis dan politik Bakrie menggerakkan segenap kemampuannya serta memobilisasi aset politik untuk menyelamatkan BUMI Resources. Target jangka pendeknya adalah menjaga agar harga sahamnya tidak turun lagi, dengan cara melakukan suspensi perdagangan saham BUMI di BEI. Padahal, jika hal ini dipaksakan terus akan merusak kredibilitas pasar modal Indonesia.
Persoalan makin rumit ketika segala macam isu dan sentimen tersebut dikaitkan dengan kepentingan politik, terutama menjelang pemilihan umum 2009. Di satu sisi, krisis global malah ikut mendongkrak wibawa pemerintah SBY-JK. Kebijakan kabinet mengantisipasi krisis di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani terbukti berhasil menangkal kepanikan pasar. Tidak ada yang bisa menyanggah hal itu. Lobby politik dari kelompok kepentingan dominan, untuk sementara berhasil membawa masalah korporasi menjadi isu kepentingan nasional, namun posisi Menkeu sangat tegas dalam persoalan BUMI. Menkeu mengatakan bahwa urusan BUMI Resources itu adalah urusan korporasi, jika gagal bayar adalah kesalahan mereka dan pantas untuk bangkrut (The Jakarta Post, 23/10/2008). Di sisi lain, pihak oposisi, juga tidak memiliki kebijakan alternatif untuk dibahas atau diperdebatkan secara substansial.
Dampak lain dari krisis ini adalah keuangan internal sejumlah partai politik yang juga ikut tergerus. Sinyalemen ini terlihat dari, misalnya, pengumuman Partai Amanat Nasional yang mesti memangkas dana untuk kampaye 2009 sebanyak 70 persen (Detikcom, 27/11/2008). Meletusnya krisis 2008 juga membuat kita sadar kembali soal keberadaan kelompok elit yang memiliki aset politik dan ekonomi yang kuat. Hasil riset ICW menyebutkan, sejak 1998 lebih dari 50 persen politisi yang berada di DPR adalah pengusaha. Tidak heran jika politik jadi arena bisnis dan dagang sapi. Sebaliknya, urusan komersial justru kerap dipolitisir. Lantas bagaimana dampak krisis keuangan global ini terhadap keseimbangan dominasi kelompok ekonomi politik?
Setelah sepuluh tahun krisis 1998, bagaimana wajah para konglomerat tersebut saat ini? Ada yang tenggelam, tapi kebanyakan sudah pulih, bahkan jauh lebih bersinar dibandingkan sebelum krisis. Sebagian besar perusahaan konglomerat papan atas masih mengambil jarak dengan politik. Sebagian besar konglomerat sadar bahwa politik sudah tidak bisa diandalkan lagi untuk meraup keuntungan seperti pada masa Soeharto. Dampak dari demokratisasi adalah terciptanya sirkulasi elit politik. Bagi kelompok usaha, terlalu beresiko untuk melakukan investasi politik, di samping ongkos yang dibutuhkan juga mahal. Pertimbangan ini membuat mereka lebih berkonsentrasi pada kelangsungan korporasinya. Jika ada kebutuhan, upaya mereka dilakukan melalui proxy. Tidak heran jika setelah krisis 1998, banyak bermunculan pengusaha muda yang sebagian besar sebenarnya hanyalah proxy atau frontman dari konglomerat papan atas.
Tetapi lain halnya dengan dengan Bakrie Brothers. Mundurnya Soeharto justru membuat mereka lebih leluasa berbisnis dan berpolitik. Sebelumnya, bisnis keluarga Bakrie harus bersaing keras dengan kelompok usaha Cendana. Konglomerat lain masih berhitung untung-rugi dan resiko politik, namun kelompok usaha Bakrie sudah tinggal menghitung laba dan resiko saja. Investasi politik mereka sudah mulai berbuah. Puncak kejayaannya adalah dengan diangkatnya Aburizal Bakrie menjadi Menko Ekuin dalam pemerintahan SBY-JK.
Nyaris seperti sulap Deddy Corbuzier, dalam waktu yang relatif singkat kelompok usaha ini berhasil bangkit sekaligus memiliki aset politik paling banyak di negeri ini. Tidak ada lawan politik yang bisa menyamai besaran kapital dan aset politik kelompok Bakrie. Maka tidak salah jika majalah Forbes menobatkan Aburizal Bakrie sebagai orang terkaya di Indonesia.
Grup Bakrie: Bangkit dan Menggelembung
Sebelum terjadinya krisis moneter 1997-98, Bakrie Brothes melakukan ekspansi bisnis yang nyaris semuanya dibiayai oleh hutang dari kreditur asing. Ketika krisis merebak, yang ditandai oleh depresiasi rupiah dari level Rp 2.000,00 hingga sekitar Rp 16.000,00, bisnis keluarga Bakrie dicekik utang yang besar. Total utang kelompok usaha itu tercatat sebesar US$1,08 miliar (ekuivalen dengan Rp 10 triliun pada saat rupiah dinilai Rp 9.000,00/US$).
Untuk membereskan belitan hutang, mereka harus rela melepaskan 80 persen kendali saham perusahaan dan aset mereka kepada kreditur. Setelah melalui negosiasi terhadap krediturnya — yang jumlahnya ratusan — akhir disetujui pola debt equity swap (menukar utang menjadi saham), dimana para kreditor membentuk sebuah holding sebagai master special purpose vehicle (MSPV) yang menguasai 80 persen aset di lima anak usahanya, yaitu Bakrie Sumatera Plantations, Bakrie Electronics Company, Bakrie Kasei Corp, Arutmin Indonesia, dan Iridium LLC. Finalisasi proses ini berlangsung pada tahun 2001.
Selesai restrukturisasi, Bakrie mulai membeli kembali saham-saham mereka, terutama saham di sektor energi dan perkebunan. Mereka dengan sangat jeli membidik sektor-sektor komoditas, seperti pertambangan batu bara (PT Bumi Resources Tbk), minyak dan gas bumi (PT Energi Mega Perkasa Tbk), dan kelapa sawit (crude palm oil) yang diwakili oleh Bakrie Plantations. Walaupun fokus pada sektor komoditas, Bakrie tidak meninggalkan sektor infrastruktur dan properti (PT Bakrieland Development Tbk) dan telekomunikasi (PT Bakrie Telecom Tbk).
|
Rekor Kapitalisasi Pasar Saham Grup Bakrie
|
||
|
Perusahaan |
Harga* |
Rekor Kapitalisasi Pasar |
|
Bakrie & Brothers |
Rp 560,00 |
Rp 52,48 triliun |
|
Bumi Resources |
Rp 8.550,00 |
Rp 165,87 triliun |
|
Energi Mega Persada |
Rp 1.180,00 |
Rp 16,99 triliun |
|
Bakrie Telecom |
Rp 380,00 |
Rp 10,82 triliun |
|
Bakrie Sumatera Plantations |
Rp 2.040,00 |
Rp 7,71 triliun |
|
Bakrieland Development |
Rp 445,00 |
Rp 8,86 triliun |
|
Total |
Rp262,73 triliun |
|
Sumber: Bloomberg.
Keterangan: * berdasarkan harga tertinggi tiap-tiap saham perusahaan Grup Bakrie.
Tahun 2004, korporasi keluarga Bakrie mulai berkibar lagi, apalagi Aburizal Bakrie masuk dalam jajaran kabinet SBY. Ditahun yang sama, harga saham perusahaan yang sudah dibeli kembali mulai merangkak naik. Tahun 2007, Bakrie & Brothers melakukan aksi korporasi lagi dengan menyatukan anak-anak perusahaannya dengan membeli 35% saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI), 40% saham PT Energi Mega Persada Tbk (ENRG), dan 40% saham PT Bakrieland Development Tbk (ELTY). Akuisisi internal itu menghabiskan dana sebanyak Rp 48,4 triliun. Bagi Bakrie Group, akuisisi ini lebih besar pasak daripada tiang. Kelompok usaha Bakrie belajar dari krisis 1998, di mana ekspansi kapital yang berlebihan dan didanai dari sumber perbankan internasional membuat mereka terjerembab. Oleh karena itu, pada ekspansi tahun 2007 mereka mengambil sumber dana dari pasar modal, melalui penerbitan saham baru (rights issue), penerbitan warant, dan pinjaman bank. Perseroan melakukan rights issue terbesar dalam sejarah bursa di negeri ini, yaitu senilai Rp 40,1 triliun dan warant senilai Rp 2,9 triliun. Selebihnya, akan dibiayai dari pinjaman Barclays Capital senilai Rp 8,3 triliun (Bisnis Indonesia, 24/10/2008).
Seiring dengan booming harga batu bara, BUMI Resources menjadi pusat rotasi dan dinamika bisnis keluarga Bakrie, terutama setelah saham PT Kaltim Prima Coal (KPC) berhasil dikuasainya. Pada awal 2002 harga saham Bumi Resources masih Rp 55,90 dan kemudian menjadi Rp 900,00 per lembar saham pada tahun 2005. Pada saat itu, harga batu bara masih sekitar US$30-US$50 per ton. Kemudian harga saham perusahaan pertambangan itu terus naik seiring dengan meroketnya harga batu bara. Pada saat harga batu bara di pasar spot mencapai puncaknya pada bulan Juni 2008, yaitu US$1.200 per ton, harga saham Bumi Resources melonjak hingga berada di level Rp 8.550,00. Rekornya terjadi pada kapitalisasi saham Bumi Resources yang sempat meroket dan menyentuh Rp 163,9 triliun pada 9 Juni 2008 (Bisnis Indonesia, 24/10/2008).
Fenomena itu membuat saham BUMI menjadi darling bagi para pemodal bursa efek Indonesia dalam dua tahun terakhir ini. Hampir semua manajer investasi dan pialang serta investor ritel ikut bermain di saham BUMI. Pelaku pasar modal Indonesia mengeruk keuntungan besar dari pergerakan saham-saham keluarga Bakrie. Bukan saja pelaku pasar, tapi juga pelaku politik, partai politik juga ikut menitipkan dananya untuk diputar di saham BUMI.
Selain pemodal, sejumlah perusahaan sekuritas lokal, seperti PT Danatama Makmur — yang selalu dipercayai oleh kelompok usaha ini sebagai penjamin emisi dan penasihat keuangan — ikut melambung bersama bisnis keluarga Bakrie. Begitu juga institusi keuangan asing, seperti Credit Suisse dan JP Morgan. Melalui riset dan konsensus para analis mereka, harga saham-saham dalam Grup Bakrie terus dikerek naik. Sebuah pembentukan persepsi yang terkadang lepas dari kinerja fundamentalnya. Sampai menjelang krisis tidak pernah ada orang menanyakan, berapa besar sesungguhnya kepemilikan saham keluarga Bakrie.
Sirkulasi saham yang kemudian digadaikan membuat siapapun yang hendak membeli saham BUMI tidak tahu lagi berapa jumlah saham yang tersedia untuk dijual. Seharusnya BNBR menguasai 35% saham BUMI, namun sebanyak 26,42% saham Bakrie Brothers di BUMI sedang digadaikan kepada sejumlah kreditur asing maupun lokal. Jurus apa lagi yang akan dilansir kelompok usaha ini masih belum jelas.
Menghitung Ulang
Produk finansial dalam pasar modal dianggap sebagai wujud dari kapitalisme mutakhir. Di pasar ini, akumulasi kapital terjadi bukan oleh laba yang diperoleh dari hasil pertukaran suatu komoditas atau hasil produksi. Laba dicetak melalui rekayasa finansial korporasi dan perdagangan produk turunan finansial (derivatif). Rekayasa finansial Bakrie Brothers diraih melalui mekanisme rekayasa mutakhir ini. Kapitalisasi pasar yang luar biasa ini sebenarnya berbasiskan pada sentimen proyeksi pasar yang sudah dikondisikan sebelumnya.
Fenomena dari aksi Bakrie Brothers di pasar modal memberikan sinyalemen bagi pengambil kebijakan untuk segera lebih serius memperhatikan pasar modal. Krisis sepuluh tahun yang lalu terjadi karena moral hazard dan pengawasan lemah dari otoritas moneter, yakni Bank Indonesia. Dan untuk kondisi sekarang, otoritas yang juga harus diawasi kinerjanya adalah Bapepam. Akumulasi kapital besar di pasar modal besar ini harus diawasi lebih ketat, karena jika ada praktek curang bisa berakibat fatal terhadap kondisi ekonomi nasional.