Dari sini kegairahan kemudian meluap ke sejumlah partai dan elit yang semula adem ayem. Sejumlah elit PDIP mulai mengajukan proposal lama koalisi PDIP-GOLKAR, sementara PKS dengan segera mengundang JK dengan tawaran duet dengan salah satu petingginya. Intinya, pernyataan Mubarok itu telah membuka sedimen serta konfigurasi kontestasi kekuasaan yang baru. Keretakan dalam hubungan SBY-JK telah sedemikian rupa membuka kemungkinan manuver, mobilisasi dan persekutuan-persekutuan yang memberikan peluang bagi perubahan struktur kekuasaan di masa depan.
Pada dasarnya, pernyataan Mubarok itu sendiri sudah merupakan awal atau memberikan indikasi betapa dalam tubuh Partai Demokrat sendiripun telah muncul sejumlah niat untuk setidaknya mengubah konstelasi dan komposisi kekuasaan yang sekarang ada. Harus diakui bahwa di dalam Demokrat ada pikiran-pikiran untuk mulai menggeser posisi-posisi lama dengan mengajukan pilihan-pilihan baru. Seperti misalnya munculnya nama Sri Mulyani, serta manuver kecil-kecilan dari sejumlah elit Demokrat yang melalui sejumlah polling minor mengajukan nama-nama mereka sendiri (misalnya masuknya nama Andi Mallarangeng dalam polling IRDI). Di pihak lain, perpecahan ini sendiri sedikit banyak juga “diharapkan” atau setidaknya menguntungkan sejumlah elit di Partai Golkar sendiri yang selama ini mungkin kurang mendapat bagian dalam kekuasaan SBY-JK. Dengan demikian hanya melalui sebuah turbulensi dalam duet SBY-JK sekarang maka ada cukup peluang buat para politisi baik di Partai Golkar, PDIP, maupun Demokrat sendiri terhadap kekuasaan di masa depan.
Dari sini pertanyaan dapat kita lanjutkan dalam dua arah. Pertama sejauh mana JK memang serius “menantang SBY” dengan maju mencalonkan diri sebagai RI1? Apakah pernyataan-pernyataannya belakangan ini benar-benar mencerminkan suatu keinginan dan ambisi baru untuk bersaing dengan SBY ataukah ia hanya tengah memainkan suatu politik harmonisasi: menjaga keutuhan di Golkar sambil meredam ambisi-ambisi dari sejumlah elit di bawahnya? Kedua, sejauh mana pula, SBY masih menginginkan JK untuk tetap mendampinginya dalam rencana periode baru kepemimpinanya?
Mengenai yang pertama, sebagian pihak — elit dan pengamat — menilai bahwa efek Mubarok terlampau serius untuk tidak ditanggapi juga secara serius oleh Golkar. Bagaimanapun di dalam Golkar terdapat semacam mentalitas sebagai partai besar dan utama sepanjang sejarah Orde Baru yang tidak boleh diremehkan oleh sejenis elit baru semacam Mubarok dan Partai Demokrat. Sehingga dengan itu, bagi mereka, Golkar memang jadi tidak punya pilihan lain kecuali maju dengan mengasong calon presidennya sendiri. Akibatnya, bagi JK tidak ada pilihan lain selain masuk dalam skenario ini, demi menjaga posisinya di Golkar. Selain itu, secara personal, JK nampaknya mulai dipandang sebagai orang yang memiliki karakteristik yang cukup untuk bisa tampil sebagai calon RI 1. Kombinasi pragmatisme, kecekatan dan respon serta keterbukaannya merupakan kekhasan yang bisa dijadikan modal. Dari sini, sejumlah pengamat amat yakin bahwa sikap JK belakangan merupakan tantangan serius terhadap SBY.
Namun demikian, harapan ini juga bisa ditepis dengan argumen bahwa popularitas SBY yang masih sangat besar akan tetap sulit disaingi oleh JK. Selain itu kultur patronase dalam alam pikiran politik Indonesia yang masih mementingkan asal-usul Jawa untuk jabatan kepresidenan masih jadi bahan pertimbangan. Berdasarkan ini, ada semacam fakta bahwa apabila dihadapkan dengan SBY, JK kemungkinan besar tetap akan kalah. Kemungkinan ini nampaknya juga mendekam dalam pertimbangan JK. Akibatnya, JK tidak akan mau berhadapan dengan SBY. Kesimpulannya, ia cenderung untuk maju dengan menerima posisi sebagai wapres, meneruskan duet lamanya dengan SBY. Kalau pada hari-hari belakangan ini ia menyatakan kesanggupannya untuk maju sebagai capres Partai Golkar, hal ini tak lain adalah pernyataan normatif yang memang mesti diucapkan sebagai pemimpin sebuah partai besar.
Menyangkut keseriusan SBY sendiri mengenai siapa pasangannya kelak dapat diperkirakan dari gaya serta karakter kepemimpinan SBY yang tidak mungkin meremehkan Golkar. Analisis yang mengatakan bahwa blunder Mubarok sedikit banyak adalah blunder yang direstui SBY adalah analisis yang keliru. Bahwa blunder itu diharapkan oleh sebagian kalangan Demokrat yang berharap bisa menggeser “jatah” Golkar di masa depan pasti ada benarnya. Namun apabila dikatakan SBY dibelakang Mubarok, sudah pasti salah. Mengapa? Pertama, dalam pengalaman, jangankan terhadap Golkar yang merupakan partai besar, bahkan terhadap partai kecil yang tidak berkontribusi apapun terhadap kemenangannya di tahun 2004 lalu SBY cenderung akomodatif dan bersikap “sopan”. Kedua, sebagai orang yang bermaksud melanjutkan periode kekuasaannya secara lebih stabil di masa mendatang, SBY jelas tetap membutuhkan dan memperhitungkan Golkar yang berisi para pemain ulung di legislatif. Selain itu, dilihat dari pandangan kepolitikannya yang cenderung sistemik dan konsosional, SBY akan cenderung mempertahankan JK yang berasal dari luar Jawa dan berasal dari partai nasionalis besar. Itu lah alasannya mengapa semboyan kampanyenya sekarang berbunyi “Kita Lanjutkan”. Dengan demikian, hampir bisa diyakini bahwa melanjutkan duetnya dengan JK merupakan pilihan yang paling disukai oleh SBY.
Namun demikian, dari gejala yang muncul belakangan ini, apabila mau dipahami secara lebih dalam, keadaan ini tetap merefleksikan suatu ketegangan dan kemungkinan politik yang lebih serius. Pertama, SBY kiranya perlu menyadari bahwa dalam kenyataannya nafsu-nafsu kekuasaan sebagian elit di tubuh Partai Demokrat telah memakan strategi politik akomodasi yang selama ini sebelumnya dimainkan secara baik oleh SBY. Nafsu dan arogansi yang mencuat di kalangan Demokrat ini, bisa menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan — apabila dibiarkan dan tidak dibenahi — akan berpotensi menjatuhkan SBY. Aspirasi politik publik di Indonesia sangat dipengaruhi oleh faktor emosional; mereka cenderung bersimpati kepada pihak yang direndahkan dan anti terhadap pihak yang arogan dan superior — persis sebagaimana pengalaman SBY di masa akhir pemerintahan Megawati dulu. Di sini SBY mesti bekerja keras mengembalikan simpati publik kepadanya dan kepada Demokrat.
Selain itu, apapun usaha SBY dan Demokrat di masa depan, yang tidak terelakkan adalah mereka akan berhadapan/bernegosiasi dengan Golkar yang akan lebih terkonsolidasikan dan bahkan menguat. Ejekan Mubarok, sedikit banyak telah merapatkan kembali barisan Golkar. Akibatnya di masa depan, Golkar sudah pasti akan datang dengan tuntutan yang lebih besar kepada siapapun partner politik mereka dalam kekuasaan.
Hal kedua yang patut dipertimbangkan adalah posisi JK. Apabila ternyata nanti JK memilih untuk tetap berpasangan dengan SBY sebagai cawapres, maka ia mesti berhadapan kembali dengan sejumlah elit di partainya yang tidak puas dengan pilihan itu. Dari situ, sebagian kalangan dan pengamat mengkhawatirkan prospek soliditas SBY-JK di masa depan, dengan argumen bahwa resistensi terhadap JK di masa depan akan jadi tambah besar di dalam tubuh Partai Golkar. Namun demikian, argumen dan kekhawatiran ini juga dengan gampang bisa dijawab dan dinetralisir. Dari pengalaman selama ini, Partai Golkar adalah partai yang bergerak dalam naluri transaksi kepentingan. Sejauh SBY-JK bisa bernegosiasi dan memuaskan kepentingan-kepentingan itu di masa depan, maka Golkar akan tetap bisa ditentramkan oleh keduanya. Persis sebagaimana dulu JK “menentramkan” Golkar yang sebelumnya dipimpin oleh Akbar Tanjung yang kharismatis.
Dengan demikian, meski telah melahirkan sejumlah kegairahan baru dalam koordinat kontestasi kekuasaan saat ini, secara riil, baik bagi Partai Demokrat maupun bagi Partai Golkar, duet SBY-JK untuk Pemilu 2009 masih merupakan peluang terbaik yang dimiliki kedua partai ini.