How does a corrupt government stop corruption? What if that government is democratic, and must cultivate the support of political parties that are themselves corrupt? Is fostering reform in such a political economy the equivalent of trying to make snow in hell?
Sri Mulyani adalah sebuah arus pendek! Ia adalah arena yang menyimpulkan persinggungan beragam kepentingan yang saling bersaing di luar maupun di dalam pemerintahan SBY. Ia merupakan titik terkuat dalam pemerintahan SBY tapi sekaligus berposisi paling lemah. Ia titik terkuat, dalam arti bahwa di dalam kabinet boleh dikatakan dialah satu-satunya menteri yang jujur ,berintegritas juga tegas dan berani. Ada menteri yang jujur dan bertintegritas tapi tidak setegas dan seberani Sri Mulyani. Sebaliknya, juga ada menteri yang tegas dan berani tapi tidak sejujur dan beintegritas seperti Sri Mulyani. Ia berposisi lemah, karena kejujuran, integritas dan keberaniannya telah membuka ketidaksukaan dan tantangan terhadap segenap elit partai dan cukong di luar pemerintahan maupun segelintir elit di dalam pemerintahan yang terganggu oleh ketegasannya. Para koruptor dan pengemplang pajak membenci dia, sejumlah mantan anak buahnya yang terlanjur makmur karena ‘main-main jabatan’ membenci dia, sejumlah menteri kabinet dan pejabat lain kurang suka dan kerap tersinggung karena ‘kekakuan atau keketatan sikapnya’.
Awal Mei ini, sebelum peristiwa 1998 biasa diperingati pertengahan bulan, atmosfir politik Indonesia sesaat vakum mendengar berita mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan. Setiap orang berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi atas keputusan yang tiba-tiba itu. Rabu pagi (5/5) kabar pindahnya SMI ke Bank Dunia merebak disitus berita online, menjelang siang hari Juru Bicara Presiden mengatakan belum menerima surat pengunduran diri SMI, lewat tengah hari barulah Presiden menjelaskan bahwa ia menerima pengunduran diri SMI. Sebagian besar percaya bahwa SMI mundur begitu saja, sebagian lebih yakin bahwa ada situasi yang menekan dibalik kemunduran tersebut dan berkesimpulan SMI diminta untuk mundur (lihat The Jakarta Post 6/5/2010). Gejala lain yang menarik untuk diamati adalah dukungan yang muncul terhadap SMI setelah ia dilepas sebagai pembantu oleh Presiden. Pertama, muncul suara-suara baru yang mendukung SMI, suara-suara yang dulunya tidak berbunyi kala SMI dicecar oleh sejumlah anggota legislatif dan ‘divonis’ bersalah oleh kebanyakan media. Suara dukungan baru ini muncul diberbagai kanal informasi, baik di media umum resmi ataupun situs jejaring sosial di internet. Kedua, yang kalah tak lebih menarik adalah adanya perubahan sikap dari sebagian orang yang sebelumnya menentang sekarang terang benderang mendukung.
Pada akhirnya kekuasaan itu menggelembung. Di tangan Presiden kini terkumpul kekuasaan eksekutif dan legislatif sekaligus. Sekber Koalisi Partai yang baru saja dibentuk, jelas dimaksudkan untuk menyatukan semua kepentingan politik.