Awal Mei ini, sebelum peristiwa 1998 biasa diperingati pertengahan bulan, atmosfir politik Indonesia sesaat vakum mendengar berita mundurnya Sri Mulyani Indrawati (SMI) sebagai Menteri Keuangan. Setiap orang berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi atas keputusan yang tiba-tiba itu. Rabu pagi (5/5) kabar pindahnya SMI ke Bank Dunia merebak disitus berita online, menjelang siang hari Juru Bicara Presiden mengatakan belum menerima surat pengunduran diri SMI, lewat tengah hari barulah Presiden menjelaskan bahwa ia menerima pengunduran diri SMI. Sebagian besar percaya bahwa SMI mundur begitu saja, sebagian lebih yakin bahwa ada situasi yang menekan dibalik kemunduran tersebut dan berkesimpulan SMI diminta untuk mundur (lihat The Jakarta Post 6/5/2010). Gejala lain yang menarik untuk diamati adalah dukungan yang muncul terhadap SMI setelah ia dilepas sebagai pembantu oleh Presiden. Pertama, muncul suara-suara baru yang mendukung SMI, suara-suara yang dulunya tidak berbunyi kala SMI dicecar oleh sejumlah anggota legislatif dan ‘divonis’ bersalah oleh kebanyakan media. Suara dukungan baru ini muncul diberbagai kanal informasi, baik di media umum resmi ataupun situs jejaring sosial di internet. Kedua, yang kalah tak lebih menarik adalah adanya perubahan sikap dari sebagian orang yang sebelumnya menentang sekarang terang benderang mendukung.
Hingar bingar politik yang muncul karena persinggungan dengan figur SMI memberi pengalaman baru mengenai realitas politik. Pertama, ia mengasah nalar politik. Hal ini menjelaskan mengapa terjadinya perubahan sikap dari tidak mendukung, menjadi mendukung SMI. Kedua, ia menyingkapkan adanya energi perubahan yang sifatnya poten dalam masyarakat kita. Itu sebabnya muncul reaksi spontan dan antusias dalam mendukung SMI.
Nalar politik yang sehat
Realitas politik merupakan bagian dari realitas sosial. Dalam satu peristiwa politik terdapat sejumlah informasi yang saling berkaitan. Untuk memahaminya, benak kita perlu mengolah informasi yang ada, mana yang relevan dan mana yang bertentangan, pemrosesannya berlangsung dalam penalaran. Sebuah peristiwa atau tindakan yang sama dapat dimaknai secara berbeda oleh dua orang. Penyebabnya adalah bekerjanya dua struktur pengetahuan yang berbeda pada keduanya. Setiap individu memiliki struktur pengetahuan di dalam benaknya yang berfungsi sebagai kerangka dalam memahami realitas sosial. Tujuannya adalah agar individu bisa melakukan pemaknaan pada apa yang sedang dihadapinya. Semakin kaya skema pengetahuan seseorang dan semakin kompleks hubungan yang terjalin diantaranya maka semakin komprehensif perspektif yang tercipta dalam memahami realitas. Skema pengetahuan terbentuk dan berkembang secara bertahap sejalan dengan pengalaman hidup seseorang. Pengalaman subjektif yang minim akan membentuk struktur pengetahuan yang minim pula. Dan struktur pengetahuan yang minim berpotensi menghasilkan proses penalaran yang tidak komprehensif, tidak jarang menghasilkan kesesatan berpikir. Diferensiasi adalah proses yang memperkaya pengetahun. Kita bisa mengenal begitu banyak objek dan konsep karena kita bisa membeda-bedakan. Kita membedakan huruf ‘a’ dari ‘y’, kursi dengan meja, kemerdekaan dan terbelenggu, biru dan kuning, dan seterusnya, demokrasi dan otoriter, dan seterusnya.
Saat SMI berada dalam struktur kekuasaan, publik bias untuk dapat membedakan kepada siapa harus berpihak. Ada yang diam mungkin karena isu yang diperdebatkan butuh pengetahuan yang spesifik (krisis finansial, baillout). Akan tetapi sehari setelah Presiden melepaskan SMI dan berangkulan politik dengan Ical, proses diferensiasi bekerja dalam nalar politik dan menghasilkan distingsi antara Bakrie-SBY dengan Sri Mulyani. Yang membedakan mereka adalah atribut sosial yang melekat pada sikap mereka. Malangnya atribut Bakrie-SBY berada dalam kutub unfavorable sementara SMI di sisi favorable. Adalah SBY yang kontradiktif dan inkonsisten dalam bersikap. Ia menyatakan SMI adalah menteri dengan performa terbaik tapi rela melepaskannya menjadi direktur Bank Dunia, yang sebenarnya merupakan jabatan karir individual yang sama sekali tidak dimaksudkan sebagai wakil negara tertentu. Di sisi lain, SBY memilki hak untuk mempertahankan bawahannya yang tidak dipergunakannya, seperti ketika ia menolak kemunduran SMI berkaitan dengan suspen saham Bumi Resources tahun 2008. Jika ditempatkan dalam konteks kondisi politik terakhir, melepaskan SMI seperti menanggalkan beban dipundak, sebab sejumlah anggota DPR gencar menuntut agar SMI dicopot. Secara implisit, keputusan presiden tersebut tentu saja cemar dilihat dari sudut etik seorang pemimpin yang seharusnya melindungi bawahannya. Sebagai seorang mantan jenderal, SBY seharusnya paham bahwa instruksi mengalir ke bawah, tapi tanggung jawab mengalir ke atas. Distingsi semakin jelas ketika SBY mempersempit jarak kekuasaannya dengan Ical. Ia seperti mengenakan baju baru dengan warna mencolok ketika bersepakat menunjuk Ical sebagai ketua harian koalisi partai di DPR. Seluruh atribut sosial Ical (mengelak dari tanggung jawab lumpur Sidoarjo akibat Lapindo, berusaha mengintervensi mekanisme di bursa efek demi Bumi Resources, mengelak dari kewajiban membayar pajak) serta merta menempel kepada SBY. Prinsip homophily mengatakan mereka yang memiliki kualitas sejenis cenderung bersama-sama dalam satu kelompok. Atribut sosial unfavorable tersebut hasil dari persepsi sosial terhadap perilaku keduanya dalam realitas politik. Atribut yang melekat pada SMI adalah berintegritas, konsisten, taat azas, profesional dan cakap dalam mengerjakan tugasnya, mereformasi lingkungan kerjanya. Persepsi positif terhadap SMI seringkali datang dari pihak netral, regional maupun internasional. Dengan demikian nyata sudah perbedaan antara keduanya. Dengan takaran perbandingan seperti ini, wajar jika akal sehat seseorang menggeser preferensinya ke sisi Sri Mulyani.
Energi perubahan
Sejak era Orde Baru, kebebasan yang mengarah pada kesejahteraan, keadilan sosial, jaminan bahwa hak tidak dirampas, rasa terlindungi adalah dahaga yang belum terpuaskan. Kesemuanya itu menjadi tujuan yang diimpikan bisa terwujud dan ini adalah harapan banyak orang. Harapan merupakan motivasi yang bisa menggerakkan individu. Ia memampukan individu bertahan dalam berbagai kondisi, terus bergerak ke depan. Nalar politik yang minim seringkali menjadi korban manipulasi karena ia beroperasi pada peristiwa atau tindakan yang bersifat konkrit. Ia gampang tergugah oleh satu peristiwa tanpa mengkaitkannya dengan peristiwa lain. Megawati menjadi populis karena banyak orang yang tergugah sentimennya karena ia dianiaya oleh Soeharto; demikian pula SBY yang mendapat empati karena ia direndahkan oleh Megawati. Dua presiden terakhir ini bisa menangkap empati publik. Mereka memperluas populisme dengan menebar janji akan memenuhi harapan-harapan di atas. Nalar politik yang baik akan mempertimbangkan bahwa rekam jejak keduanya tidak menunjukkan prestasi yang signifikan sehingga layak sebagai orang nomor satu di negeri ini. Tidak ada catatan empirik bahwa mereka memiliki kapabilitas untuk mewujudkan janji-janji itu.
Harapan untuk perubahan mampu menggerakan energi yang terpendam dalam diri tiap-tiap warga negara. Semakin besar kemungkinan satu harapan terwujud semakin besar pula energi yang bangkit dan ia akan mampu menggerakkan apa saja. Salah satu ciri dari keutamaan (virtue) adalah banyak orang yang merindukan kehadirannya ketika ia mulai hilang dari kehidupan sosial. Sejumlah keutamaan terlihat pada karakter yang menonjol pada Sri Mulyani, seperti integritas, persistensi, fairness, kepemimpinan, keberanian. Sifat-sifat yang sudah pudar dari kebanyakan elite Indonesia di dan digantikan oleh sifat pragmatis dan oportunis. SMI menciptakan distingsi karena ia hadir sebagai binari oposisi terhadap pribadi-pribadi korup yang tak punya rasa malu. Hal ini menjelaskan mengapa muncul aksi spontan dan antusias dari masyarakat umum mendukung dirinya. Ia menajamkan nalar politik, sekaligus mengaktivasi harapan banyak orang. Upaya selanjutnya adalah menjaga agar harapan itu tidak padam sampai waktunya tiba.