Dalam relasi ‘arus pendek’ ini, Sri Mulyani adalah enersi yang mengalirkan ketegangan utama baik bagi kekuatan-kekuatan yang menginginkan krisis maupun kekuatan yang menginginkan ‘rejeki lebih’ dari kekuasaan, bahkan bagi SBY sendiri yang menginginkan ‘kenyamanan’ kekuasaan. Oleh karenanya, bagi sementara pihak di atas, mundurnya Sri Mulyani di satu segi dan untuk sesaat menghasilkan ‘ketentraman’. Di titik ini, caci maki dan tuduhan yang dialamatkan kepadanya melalui kasus Century memang tidak lebih dari semacam ‘label’ yang mau ditempelkan ke kepala ‘pihak’ terlemah. Bagi para politisi ini, Sri Mulyani secara politik memang mesti diposisikan demikian supaya proyek politik yang mereka susun bisa berjalan secara optimum. Di sini, setelah kemundurannya, proyek itu untuk sesaat seolah-olah menemukan jalan.
Namun demikian, oleh karena secara alamiah ia ‘hanyalah arena dari sebuah arus pendek’ maka kenyamanan yang muncul setelah kemundurannya dari kabinet dengan segera mengundang ketegangan dan pertikaian baru. Kemundurannya akhirnya menguak selubung kepentingan yang selama ini menggantung dalam kepolitikan di DPR yakni dengan perubahan formasi koalisi dan penunjukkan baru Aburizal Bakrie selaku ketua harian koalisi. Partai-partai oposisi yang dengan Century semula berharap akan bisa mendorong suatu situasi krisis terpaksa gigit jari, karena dengan itu bukannya krisis melainkan posisi kekuasaan SBY malah lebih kuat lagi. Sementara segelintir elit di sekitar kekuasaan yang berharap ‘rejeki kekuasaan’ akan jatuh ke kaki mereka, malah jadi sedikit frustasi karena yang bakal mereka ‘peroleh’ tidak sebesar apa yang mereka ‘harapka’. Bagi sebagian para politisasi ini, mereka harus cukup puas mendapati kenyataan bahwa: pemenang utama kasus Century bukan lain adalah SBY dan partainya Aburizal Bakrie!
Dari sini sementara pihak dalam oposisi masih mau ‘jaga gengsi’ dengan mencoba bersikap ngotot dan melancarkan serangan kecil ‘sana-sini’ misalnya dengan ide ‘cekal’ Sri Mulyani. Akan tetapi seiring dengan terkuaknya relasi-relasi kepolitikan yang baru, cara ini keliatan basi. Yang lebih penting lagi, dari proses ini pada akhirnya memunculkan dengan sendirinya sensibilitas publik akan kebenaran yang melahirkan simpati kepada Sri Mulyani.
Sensibilitas dan simpati publik ini kemudian juga mengantarkan orang yang cukup cerdas kepada kesimpulan bahwa SBY boleh saja menjadi lebih nyaman dalam kekuasaannya, akan tetapi sesungguhnya secara prinsipiil SBY sudah kehilangan ‘salah satu esensi’ dalam visi pemerintahannya. Visi pemerintahan SBY adalah “pemerintahan yang bersih untuk kesejehteraan rakyat”. Dengan makin berkuasanya para pedagang-politisi dan politisi-pedagang di pemerintahannya maka modus praktik kapitalisme kroni dalam bentuk primitifnya muncul kembali. Dengan modus ini masihkah visi “pemerintahan bersih “ ini bisa dicapai? Di titik ini SBY mungkin menang secara politis akan tetapi ia kalah secara moral. Prinsip dan visi dikalahkan oleh kenyamanan kekuasaan yang labil dan semu: taktik mengalahkan strategi.