KEBIJAKAN PUBLIK DAN ETIKA PUBLIK

Kekuasaan selalu cenderung untuk korup.
Tanpa adanya pengendalian dan sistem pengawasan,
saya yakin kekuasaan itu pasti korup.
Namun pada saat anda berdiri
sebagai pejabat publik, memiliki kekuasaan
dan kekuasaan itu sudah dipastikan
akan membuat kita korup,
maka pertanyaannya :
“Kalau saya mau menjadi pejabat publik
dan tidak ingin korup,
apa yang harus saya lakukan?

(Sri Mulyani Indrawati)

Pengantar Redaksi :

Seluruh pertanyaan publik tentang “Problem Sri Mulyani dan Bank Century” akhirnya dijawab sempurna oleh Sri Mulyani Indrawati. P2D menyelenggarakan Forum Kuliah Umum pada 18 Mei 2010 di Jakarta dengan topik “Kebijakan Publik & Etika Publik”. Kami anggap bahwa topik itulah yang sesungguhnya dapat menjelaskan kemelut politik kita hari-hari ini. Dan Sri Mulyani kami minta untuk menyampaikan kuliah itu.
Kita tahu, ketika itu ia telah memutuskan berhenti sebagai Menteri Keuangan, dan menerima jabatan sebagai pejabat tinggi, Managing Director World Bank, Washington DC. Kontroversi itulah yang menimbulkan pertanyaan politik besar: Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah itu akibat perseteruannya dengan Aburizal Bakrie? Dimana posisi Presiden SBY dalam hal itu? Jengkelkah DPR?
Sesungguhnya, kuliah Sri Mulyani telah mengucapkan suatu pikiran jernih tentang etika publik. Rakyat membayar pajak untuk kemajuan Republik. Karena itu rakyat berhak memperoleh sistem politik yang bermutu.