Politik Indonesia, tampaknya sudah mengalami kondisi de-institusionalisasi. Satu tahap menuju pembangkangan sosial. Institusi-institusi publik tidak lagi berguna bagi masyarakat, karena itu penghormatan terhadap pejabat negara dan elit politik menjadi sangat merosot. Kepemimpinan politik sudah kehilangan "kesakralan", karena terus menerus memamerkan "popularitas". Pidato para pemimpin politik diucapkan tanpa arah, keterangan para menteri melulu defensif, komentar anggota DPR hanya sekadar bunyi-bunyian. Dan publik menerima itu semua sekedar tontonan, karena tahu bahwa pada akhirnya, di dalam setiap pilkada dan pemilu, yang berguna cuma uang tunai!
Politik Indonesia, tampaknya sudah mengalami kondisi de-institusionalisasi. Satu tahap menuju pembangkangan sosial. Institusi-institusi publik tidak lagi berguna bagi masyarakat, karena itu penghormatan terhadap pejabat negara dan elit politik menjadi sangat merosot. Kepemimpinan politik sudah kehilangan "kesakralan", karena terus menerus memamerkan "popularitas". Pidato para pemimpin politik diucapkan tanpa arah, keterangan para menteri melulu defensif, komentar anggota DPR hanya sekadar bunyi-bunyian. Dan publik menerima itu semua sekedar tontonan, karena tahu bahwa pada akhirnya, di dalam setiap pilkada dan pemilu, yang berguna cuma uang tunai!
Secara sederhana demokrasi berarti pemerintahan oleh rakyat, idealnya ada keterlibatan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Guna mempermudah mekanisme pengambilan keputusan, Indonesia menggunakan sistem demokrasi perwakilan. Para wakil rakyat dipilih secara rutin melalui pemilihan umum, yang bertugas mewakili kepentingan rakyat banyak. Sebagai representasi rakyat, mereka diharapkan mengakomodasi aspirasi rakyat, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan kontrol terhadap pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik.
Timur Pradopo akhirnya terpilih sebagai Kapolri menggantikan Bambang Hendarso Danuri. Pilihan yang cukup mengejutkan banyak pihak karena sejak awal proses pencalonan Kapolri, hanya muncul dua nama yaitu Nanan Sukarna dan Imam Sudjarwo. Ketika SBY memunculkan nama Timur Pradopo sebagai calon Kapolri, sejumlah pihak mempersoalkan rekam jejaknya. Ia ditengarai bertanggung jawab atas terjadinya penembakan mahasiswa Trisakti pada Mei 1998. Meski Usman Hamid (mantan kordinator Kontras) berpendapat bahwa tidak adil menyalahkan tanggung jawab pengamanan demonstrasi mahasiswa kala itu ke tangan Timur Pradopo semata, sebagian besar aktivis HAM tetap menentang pencalonannya sebagai Kapolri.
Jajak pendapat KOMPAS pada hari Senin, 20 September 2010 mengungkap sebuah kenyataan menarik dan membesarkan hati, yakni “tujuh puluh empat persen persen responden menyatakan tidak khawatir bahwa kelompok agama yang berbeda akan memengaruhi keyakinan mereka”. Jajak pendapat ini juga menyampaikan bahwa 88 persen menerima jika tetangga dekat rumah mengadakan acara keagamaan dan 74,2 persen menerima jika di dekat tempat tinggal mereka dibangun rumah ibadah dari kelompok agama yang berbeda. Dengan kata lain, jajak pendapat ini secara implist mengatakan bahwa toleransi beragama masih berakar kuat di dalam masyarakat Indonesia.