Tikungan Licin

Pemimpin tumbuh bersama masalah, sekaligus ia dituntut menyelesaikannya. Tuntutan itu menyertai legitimasi yang diperolehnya. Dalam politik, kepemimpinan identik dengan pertanggungjawaban publik. Tanggungjawabnya tidak terletak dalam wilayah teknokratik, melainkan pada wilayah etik. Artinya, seorang pemimpin lebih dituntut memberi arah dan harapan, ketimbang menyediakan alat dan cara. Karena itu, wawasan dan gagasan seorang pemimpin menjadi ukuran pertama atas kapabilitasnya. Ketajaman visi merupakan kekuatan kepemimpinan dan ia dapat menggairahkan rakyat. Kegairahan rakyat yang kembali kepada pemimpin menjadi sumber energi psikis pengambilan keputusan. Di situlah ia menemukan otoritasnya, memastikan kehendak dan menghilangkan keragu-raguannya.

Tentu saja efektivitas kepemimpinan beresonansi dengan lingkungan politik, situasi sosial dan kalkulasi sumberdaya. Kuantitas-kuantitas tersebut baru menjadi persoalan di dalam proses pembuatan kebijakan. Mendahului kalkulasi itu adalah kemampuan pemimpin mengucapkan harapan dan memegang teguh arah tempuh. Pemimpin yang dilahirkan dari suatu peristiwa demokratis, justru memperoleh legitimasi berlebih untuk mengarahkan dan menertibkan agenda reformasi. Ia harus "kuat", karena rakyat berharap banyak dan bermimpi lebih.

Indonesia sedang mengorientasikan demokrasi, tetapi mentalitas feodal masih menjadi infrastruktur utama kepemimpinan politik. Relasi patronasi politik dalam kultur hirarkis-feodalistik itu menghasilkan input palsu dalam pengambilan keputusan pemimpin. Pemimpin yang tidak memahami gejala ini, menjadi tawanan dari para politisi yang justru mengumpulkan kekuatan politik dari mentalitas patronatif itu. Akibatnya, kepemimpinan berubah menjadi soal transaksi. Di peta politik kita, pertarungan gagasan dan kompetisi harapan semakin dikuasai oleh kekuatan-kekuatan irrasional. Inilah hasil dari kepemimpinan yang ragu, serba tanggung dan paranoid.

Arah yang gagal dipertahankan sang pemimpin telah mengubah harapan rakyat menjadi olok-olok dan caci-maki. Sementara itu, para petualang politik seolah melihat peluang terpelesetnya sang pemimpin di tikungan licin skandal politik. Ambisi dan kepentingan jangka pendek kini menjadi semacam energi yang gentayangan menunggu hari gelap politik.

Yang paling berbahaya adalah tumbuh keyakinan yang semakin membesar bahwa demokrasi memang bukan sumber yang soleh untuk menyelenggarakan Indonesia. Asal usul pikiran ini, perlahan-lahan tapi dalam arah yang pasti, mulai menggantikan konsep kepemimpinan republikanis. Dalam kurikulum pendidikan maupun dalam kebijakan politik lokal, telah tumbuh bibit-bibit intoleransi. Dari bibit-bibit inilah kepemimpinan "ir-republikanis" menghitung peluang pergantian kepemimpinan politik.